/2025/04/23/772603031.jpg "Keseimbangan Primer Defisit, Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Dianggap Tak Realistis")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 dianggap tidak realistis jika masih mengandalkan belanja pemerintah, di tengah kondisi keseimbangan primer yang masih defisit.
Pasalnya, ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja negara tidak lagi sebesar ketika Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6% pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Namun, pada saat yang sama, keseimbangan primer masih dipatok defisit Rp 20,9 triliun. Kondisi ini menunjukkan penerimaan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Kondisi tersebut berbeda dengan periode SBY ketika Indonesia beberapa kali mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Pertumbuhan ekonomi tercatat 6,3% pada 2007, 6% pada 2008, 6,2% pada 2010, 2011 6,5%, serta 6,23% pada 2012.
Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Strategi Belanja Rp 4.097,2 Triliun dalam RAPBN 2027
Sementara itu keseimbangan primer mencattakan surplus pada tahun yang sama, yakni Rp 30 triliun di 2007, 41,5 triliun di 2010, Rp 8,8 trilun di 2011, dan 52,8 triliun di 2012.
Ekonom Bright Institute Andri Perdana mengatakan, saat ini keseimbangan primer kita ini sebenarnya sudah sangat tidak sustainable.
“Untuk membuat keseimbangan primer ini kembali surplus, sudah terbukti kita tidak bisa mengharapkan dari penerimaan, karena meningkatkan penerimaan itu memerlukan proses lama dan inkremental, dan sebagaimana kita lihat realisasinya oleh pemerintahan sekarang kan mereka tidak mampu melakukan hal itu,” tutur Andri kepada Kontan, Rabu (19/8/2026).
Sebagai informasi, keseimbangan primer (primary balance) dalam APBN adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer surplus, penerimaan negara mampu menutup belanja pemerintah bahkan sebelum pembayaran bunga utang dilakukan.
Sebaliknya, ketika defisit, penerimaan belum cukup untuk menutup belanja tersebut sehingga kebutuhan pembiayaan menjadi lebih besar.
Andri mengatakan, pemerintah tidak bisa berharap keseimbangan primer kembali surplus hanya dengan meningkatkan penerimaan negara. Sebab, peningkatan penerimaan membutuhkan proses yang panjang dan bertahap.
Baca Juga: BI Waspada El Nino Menguat hingga Oktober 2026, Fokus Pengendalian Beras Hingga Cabai
Karena itu, jika ingin memperbaiki keseimbangan primer, pemerintah harus melakukan efisiensi belanja pemerintah pusat secara signifikan. Namun, efisiensi tersebut harus benar-benar berupa pengurangan belanja, bukan sekadar realokasi anggaran.
Persoalannya, menurut Andri, langkah tersebut justru akan semakin sulit dilakukan karena pertumbuhan ekonomi dalam setahun terakhir banyak ditopang oleh pengeluaran pemerintah.
Dukungan tersebut terlihat dari konsumsi pemerintah maupun pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Bahkan, konsumsi rumah tangga juga dinilai mendapat dorongan dari belanja pemerintah.
"Karena secara metadata, pengeluaran rumah tangga itu tidak hanya jumlah barang yang masyarakat beli sendiri tapi juga termasuk pemberian, seperti bansos maupun MBG," jelasnya.
Dengan target pertumbuhan yang semakin tinggi, Andri melihat pemerintah akan menghadapi dilema. Di satu sisi, pemerintah perlu melakukan efisiensi untuk memperbaiki keseimbangan primer. Namun di sisi lain, pengurangan belanja berisiko menekan komponen pertumbuhan ekonomi yang selama ini mendapat dorongan dari pengeluaran pemerintah.
Baca Juga: BI Rate Diproyeksi Tetap 5,75%, Tapi Risiko Pengetatan Masih Terbuka
Akibatnya, terdapat risiko pemerintah justru kembali mengandalkan belanja untuk mengejar target pertumbuhan 6%. Jika pola tersebut berlanjut, perbaikan keseimbangan primer menjadi semakin sulit dan keberlanjutan fiskal dapat semakin tertekan.
"Jadi menurut saya bukan realistis atau tidak target pertumbuhan 6%, tapi akan sejauh mana kita akan semakin mengikis keberlanjutan fiskal dan kesehatan ekonomi kita di jangka panjang karena kita mau mencapai target angka pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Andri menjelaskan, pemerintah seharusnya tidak memaksakan target pertumbuhan ekonomi apabila pencapaiannya harus mengorbankan kesehatan fiskal. Menurutnya, pertumbuhan yang lebih rendah tetapi berasal dari aktivitas ekonomi yang lebih natural dan berkualitas justru lebih baik dalam jangka panjang.
"Lebih baik pertumbuhan ekonomi kita tumbuh natural namun berkualitas daripada terus defisit di keseimbangan primer," pungkas Andri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
