/2026/05/25/221280707.jpg "DPR Pesimistis Usulan Tambahan Anggaran Kemenpar Senilai Rp 1,99 Triliun Disetujui")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI meragukan usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebesar Rp 1,99 triliun untuk tahun 2027 dapat dikabulkan pemerintah. Besaran tambahan anggaran yang diajukan dinilai cukup berat di tengah tekanan fiskal dan prioritas belanja negara yang terus meningkat.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut perlu disertai strategi yang lebih kuat agar dapat memperoleh persetujuan pemerintah.
Menurut Saleh, kondisi anggaran Kemenpar justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran hampir Rp 2 triliun dinilai tidak mudah.
Baca Juga: Eksekusi Eks Hotel Sultan Ricuh, Massa Lempari Petugas
"Kalau Rp 1,99 triliun rasa-rasanya tidak mungkin terwujud. Kalau mungkin antara Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar masih masuk akal," ujar Saleh dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai Kemenpar perlu lebih serius memperjuangkan kebutuhan anggarannya. Pasalnya, pagu indikatif kementerian pada 2027 justru turun sekitar Rp 420 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran yang diajukan Kemenpar. Menurutnya, tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun berarti hampir 200% dari pagu indikatif 2027 yang sebesar Rp 1,01 triliun.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai argumentasi yang disampaikan Kemenpar masih kurang kuat. Ia menyoroti data yang justru menunjukkan devisa sektor pariwisata terus meningkat meski anggaran kementerian mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Putra mencontohkan, pada 2016 saat anggaran Kemenpar mencapai Rp 5,41 triliun, devisa pariwisata berada di kisaran Rp 150 triliun. Sementara pada 2024, devisa meningkat menjadi sekitar Rp 269 triliun ketika anggaran menyusut menjadi sekitar Rp 3 triliun.
"Jadi dikasih anggaran besar, devisanya Rp 150 triliun. Anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini," katanya.
Menurut Putra, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sektor pariwisata mampu bertumbuh melalui mekanisme pasar dan investasi swasta tanpa harus terlalu bergantung pada belanja negara.
Baca Juga: Eks Hotel Sultan Dieksekusi, Pemerintah: Aset Strategis Harus Kembali ke Negara
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai "kode keras" dari otoritas fiskal bahwa pemerintah kemungkinan memiliki prioritas lain yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain mengkritisi besaran anggaran, Putra juga meminta Kemenpar meninjau kembali komposisi belanja tambahan anggaran yang diajukan. Ia menyoroti alokasi untuk Deputi Industri dan Investasi yang hanya memperoleh tambahan Rp 35 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan usulan tambahan anggaran pemasaran sebesar Rp 647 miliar dan penyelenggaraan event Rp 216 miliar.
Menurutnya, anggaran yang menyentuh UMKM dan pelaku usaha pariwisata daerah seharusnya mendapat porsi yang lebih besar.
"UMKM dan pelaku usaha riil justru perlu diperkuat karena menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata nasional," ujarnya.
Putra juga mengkritik rencana penghapusan dana tugas pembantuan pada 2027. Menurutnya, skema tersebut selama ini menjadi salah satu instrumen dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan pariwisata di daerah.
Baca Juga: DJP Soroti Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak dari Program Makan Bergizi Gratis
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran Kemenpar dengan syarat dilakukan penyesuaian struktur belanja agar lebih berpihak kepada UMKM, pelaku usaha kecil, dan sektor riil pariwisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
