Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan dalam periode April hingga Mei 2020 terdapat 3.242 aduan masyarakat atau 92% mengenai bantuan jaring pengamanan sosial (JPS), dari total 3.542 aduan.
Sebanyak 1.129 aduan mengenai BLT Dana Desa, dengan rincian April 2020 tercatat ada 518 aduan BLT-DD dan bertambah 611 aduan pada bulan Mei 2020. Sementara itu 2.113 aduan mengenai JPS lainnya, dengan rincian April 2020 sebanyak 1.563 aduan, dan bertambah 550 pada Mei 2020.
Baca Juga: Sudah ada 65.711 desa yang menyalurkan BLT dana desa
Melihat jumlah aduan mengenai BLT-DD, Abdul Halim menerangkan jika dilihat dari proporsi maka aduan BLT-DD sebesar 2% dari jumlah desa keseluruhan di Indonesia yaitu 74.953 desa.
"Aduan BLT-DD itu 1.129, setara 2% dari total desa 74.953, jadi artinya sebagian besar kebijakan BLT-DD, masih sesuai dengan kebutuhan," kata Abdul Halim saat teleconference perkembangan BLT Dana Desa pada Selasa (16/6).
Untuk aduan BLT-DD sendiri disebut Abdul Halim pada April 2020, tertinggi ialah 340 aduan berisi dugaan tidak ada penyaluran BLT-DD. Namun hal tersebut dijelaskannya bahwa pada bulan tersebut program BLT-DD baru saja berjalan sehingga belum menjangkau banyak penerima manfaat.
"Pola aduan masyarakat terhadap BLT-DD sesuai kondisi program di lokasi masing-masing desa. Ada 340 aduan di April," jelasnya.
Baca Juga: Anggaran perlindungan sosial dalam program PEN sudah terealisasi 28,63%
Abdul Halim merinci selain dugaan belum adanya penyaluran BLT-DD, aduan juga berisi dugaan pendataan tidak valid, aduan dugaan tidak mendapat bantuan, aduan dugaan tidak tepat sasaran, dan dugaan pemotongan bantuan. Aduan dugaan tidak mendapat bantuan terbanyak ada pada bulan Mei 2020 yaitu 240 aduan.
"Kemudian bulan Mei 240 aduan belum dapat bantuan, ini diduga karena desa lain sudah tapi desa si pengadu belum, karna memang ada beberapa hal hambatan dalam pelaksanaan, yaitu terutama dalam Pemda sinkronisasi data biar tidak over lapping penerima sama JPS lain," imbuhnya.
Data aduan tersebut dikumpulkan melalui aduan secara telepon, situs dan media sosial Kemendesa dan PDTT, serta situs Lapor Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
