kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Kemendagri Uraikan 3 Masalah Utama SDM di Lingkungan Birokrasi


Kamis, 16 Juni 2022 / 11:35 WIB
Kemendagri Uraikan 3 Masalah Utama SDM di Lingkungan Birokrasi
ILUSTRASI. Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diyatakan lulus


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menguraikan tiga masalah utama Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi. Masalah tersebut yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi/kolaborasi.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ASDEKSI) bertajuk “Penguatan Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD yang Selaras dengan Sistem Kerja DPRD” di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/6) lalu.

"Ini jadi problem kita bersama. Berapa banyak sih ASN (Aparatur Sipil Negara) yang punya kompetensi yang dibutuhkan di dinas-dinas? Paling 20 persen yang betul-betul bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh, dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau pegawai atau ASN bisa ditingkatkan kompetensinya, saya yakin kinerja ASN akan jauh lebih bagus lagi. Ini menjadi PR kita," ujar Fatoni, Kamis (16/6) dalam keterangan tertulisnya.

Karena itu, Fatoni meminta ASN agar berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Setidaknya, tiga persoalan tersebut diharapkan dapat dipecahkan oleh ASN.

Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital seperti sekarang sangatlah mudah. Peningkatan tersebut tidak harus membutuhkan biaya yang mahal.

Baca Juga: PNS dan PPPK Sama-sama ASN, Tapi Ada 7 Perbedaannya, Apa Saja?

Sebab, upaya itu dapat dilakukan melalui laman Youtube, webinar, buku elektronik, dan sebagainya. Bisa pula melalui in house training.

Berkaitan permasalahan SDM kedua, Fatoni menekankan komitmen merupakan aspek penting yang perlu dimiliki ASN. Tanpa komitmen yang kuat, aparatur akan kesulitan untuk bekerja maksimal dan menghasilkan karya besar.

"Komitmen ini menyangkut tanggung jawab. Pegawai harus punya tanggung jawab. Punya rasa memiliki yang kuat, sehingga akan lahir jiwa militansi," papar Fatoni.

Fatoni menilai, rasa memiliki, kesungguhan, serta tanggung jawab merupakan hal yang penting. Menurutnya, sebagian besar manusia cenderung ingin melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak memiliki risiko.

Untuk itu, dia mendorong agar para ASN betul-betul memiliki komitmen yang tinggi. "Nah, kalau saja ada SDM yang punya kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen, itu tidak banyak berguna bagi organisasi," ungkapnya.

Berkaitan dengan persoalan SDM ketiga, yakni koordinasi/kolaborasi, Fatoni mengatakan hal tersebut merupakan aspek yang menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi, dan kolaborasi.

"Kalau ada orang yang punya kompetensi bisa bekerja dengan maksimal, bila bekerja bersama, berkoordinasi dan kolaborasi, ada pekerjaan besar lainnya yang bisa dihasilkan dengan maksimal," imbuhnya.

Fatoni menambahkan, bekerja secara tim merupakan hal yang penting. Pasalnya, dalam lingkungan birokrasi, masih terdapat oknum yang cenderung ingin menonjolkan dirinya sendiri, egois, dan tidak menerima masukan pihak lain.

Baca Juga: Syarat ASN yang Mendapatkan Rumah Dinas di IKN Tidak Disamaratakan Antar-golongan

Di samping itu, pihak tersebut juga relatif merasa pintar sendiri dan ingin menang sendiri. Karena itu, dia menekankan persoalan tersebut perlu ditangani.

Ia mengimbau agar ASN juga harus selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemda dapat melakukan perubahan di delapan area, di antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan juga penting diperhatikan," pungkas Fatoni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×