Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan, pada tahun 2022 terdapat 175 Kabupaten/Kota yang berencana melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Juru bicara Kemendagri Benny Irwan mengatakan, per 27 Mei 2022 ini 41 Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat lokal, dengan jumlah desa sebanyak 2.781, yang tersebar di 556 kecamatan.
Berdasarkan pantaunya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) keseluruhan sebanyak 5.730.622 orang yang tersebar di 13.884 tempat pemungutan suara (TPS) dengan persentase rata-rata kehadiran pemilih sebesar 78,68%.
“Sejauh ini, berdasarkan laporan tim pemantau, pelaksanaan Pilkades serentak pada 41 Kabupaten/Kota tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali,” katanya pada Kontan.co.id, Jum’at (27/5).
Baca Juga: Dana Desa Tahun Ini Sudah Tersalurkan Rp 50,5 Triliun
Dia menuturkan, sejumlah langkah terus dilakukan oleh Kemendagri dalam upaya menjaga pelaksanaan Pilkades serentak tetap berjalan lancar, aman dan terkendali.
Menurutnya Kemendagri aktif melakukan webinar nasional untuk sosialisasi dan evaluasi Pilkades serentak dengan mengundang seluruh kabupaten/kota pelaksana Pilkades.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota pelaksana terkait pengumpulan instrumen, data desa pelaksana serta surat kesiapan daerah untuk melaksanakan Pilkades serentak.
“Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal fasilitasi penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan,” imbuhnya.
Selain melakukan koordinasi, pihaknya juga terus melakukan pemantauan pilkades baik secara langsung maupun virtual. Juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota dalam penguatan pengamanan selama pelaksanaan pilkades.
“Terutama pada tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pemungutan suara, penghitungan suara maupun pelantikan calon kepala desa terpilih, termasuk dalam antisipasi munculnya gangguan ketertiban dan keamanan,” kata dia.
Tak hanya itu, Kemendagri juga membentuk desk Pilkades melalui media sosial sebagai ruang diskusi dan konsultasi terhadap dinamika Pilkades serentak di daerah.
Baca Juga: Terkendala Pilkades Serentak, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 55%
“Melakukan fasilitasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah yang membutuhkan saran dan masukan baik pada aspek penyusunan regulasi maupun teknis pelaksanaan pilkades,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerukan, agar Pilkades di semua daerah menjadi perhatian serius. Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tapi juga banyak mengundang konflik sosial.
Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Pilkades yang berlangsung di sejumlah daerah. Pembinaan demokrasi jadi keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib.
"Ini harus jadi perhatian kita supaya pembinaan demokrasi di masyarakat paling bawah ini sehat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
