Kemendag Buka Suara soal Tudingan Transshipment AS ke RI

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait tudingan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berisiko menjadi jalur transshipment barang China untuk menghindari tarif perdagangan.

Kepala Biro Humas Kemendag, Ni Made Kusuma Dewi, mengatakan pihaknya masih mempelajari laporan pemerintah AS berjudul The Great Transshipment Scam tersebut.

“Saat ini kami sedang mempelajari hal tersebut,” kata Kusuma kepada Kontan, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Ekspor Indonesia ke Uruguay Baru Rp 120,4 Miliar, Barantin Dorong Perluasan Pasar

Menurut dia, Kemendag akan tetap berupaya menjaga kinerja ekspor Indonesia, termasuk ekspor ke pasar AS, di tengah munculnya tudingan tersebut.

“Yang pasti kami akan selalu berupaya menjaga kinerja ekspor Indonesia termasuk ke pasar Amerika Serikat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan tudingan AS mengenai praktik transshipment melalui Indonesia tidak akan mengganggu proses kesepakatan perdagangan RI-AS.

Airlangga mengungkapkan pemerintah masih memantau perkembangan laporan tersebut. Menurut dia, tudingan yang disampaikan AS tidak menggambarkan kondisi faktual di Indonesia.

“Kan belum ada langkah apa-apa, jadi kita monitor saja. Tapi apa yang disampaikan kan tidak sesuai dengan faktanya yang ada,” ujar Airlangga kepada di kantornya, Jumat (21/8/2026).

Saat ditanya mengenai potensi dampak tudingan tersebut terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS, Airlangga menyatakan kesepakatan tersebut diperkirakan tidak terganggu.

“Sepertinya tidak akan mempengaruhi ART,” tambahnya.

Airlangga menjelaskan, kesepakatan ART antara Indonesia dan AS telah ditandatangani. Pemerintah saat ini tinggal menunggu tahapan lanjutan yang berkaitan dengan Section 301.

Adapun dalam laporan The Great Transshipment Scam, AS menempatkan Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam kategori Tier 2. Negara-negara tersebut disebut memiliki volume transshipment yang signifikan serta keterkaitan rantai pasok dan sumber bahan baku dengan China.

Tudingan tersebut berpotensi menjadi perhatian bagi eksportir Indonesia karena dapat mendorong pemeriksaan asal barang yang lebih ketat. Namun, pemerintah sejauh ini menegaskan akan memantau perkembangan isu tersebut sembari menjaga kelancaran perdagangan dan kinerja ekspor Indonesia ke AS.

Baca Juga: Tembus Medan Sulit, Wapres Gibran Naik Motor Tinjau Korban Bencana di Manggarai Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News