Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Dalam praktiknya, BDS bekerja sama dengan para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Rumah Kreatif BUMN (RKB), platform marketplace, serta instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk bersama-sama membina dan membantu pengembangan bisnis UMKM.
Yoga memberikan contoh, WP kecil dibina dan dilatih berjualan di marketplace, atau mendapatkan kredit pengembangan usaha dari bank. Di situ ada pula, kantor pajak membina kesadaran dan kepatuhan pajak para UMKM tersebut, terutama untuk mulai melaksanakan PPh Final.
Baca Juga: Tagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliun
Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Dalam hal tertentu, hasil pemanfaatan data keuangan (satgas) bisa juga membantu dalam konteks pengawasan. Misalnya mengaku UMKM dan membayar PPh Final 0,5 %, tetapi data keuangannya memberikan gambaran yang jauh berbeda, tentu akan ditindaklanjuti dengan pengawasan.
Kepala Kanwil Jawa Barat III Catur Rini Widosari menambahkan di daerahnya, kini melakukan pendekatan dengan membuat pos-pos pelayanan pajak hingga tingkat kelurahan. Sebab, jumlah pegawai pajak di lapangan tidak mampu merangkul WP secara keseluruhan, mengingat wilayah Kanwil Jawa Barat III yang luas.
Baca Juga: Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakan
Catur mengaku pendekatan Kanwil Jawa Barat III saat ini dengan cara memberikan edukasi. Di sisi lain juga memantau kepatuhan WP kecil dengan memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT). “Seperti misalnya, Ciuleungsi, Cianjur, Ciawi itu belum tercover,” kata Catur, kemarin (26/11).
Untuk tingkat kepatuhan pajak Kanwil Jawa Barat III sampai dengan 24 November 2019 mencapai 60%, naik ketimbang periode sama tahun lalu sebesar 40%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
