Biaya Berutang Pemerintah 2027 Diproyeksi Masih Mahal, Ini Penyebabnya

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biaya utang pemerintah pada 2027 diproyeksikan masih relatif mahal seiring asumsi yield (imbal hasil) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang dipatok 6,9% dalam RAPBN 2027. Kondisi ini dinilai dapat menjadi tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan, baik pembiayaan utang maupun nonutang, dengan tetap mempertimbangkan biaya, risiko, dan manfaat jangka panjang.

Nilai defisit tersebut lebih rendah dibandingkan pagu APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun dan outlook Lapsem 2026 sebesar Rp 734,3 triliun.

Baca Juga: Rekor! ​Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun, Apakah Berbahaya?

Pemerintah dalam RAPBN 2027 menetapkan asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%, naik dari batas bawah asumsi yang sebelumnya ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di kisaran 6,5%-7,3%.

Asumsi tersebut juga mempertimbangkan outlook Lapsem 2026, di mana yield SBN 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,7%-7,1%.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, biaya utang pemerintah pada 2027 masih akan menjadi salah satu tekanan terhadap ruang fiskal.

"Menurut saya, biaya utang pemerintah pada 2027 masih akan relatif mahal dan menjadi salah satu tekanan utama terhadap ruang fiskal. Namun, yang lebih penting adalah effective borrowing cost (biaya utang efektif), bukan hanya asumsi yield 10 tahun," ujar Irman kepada Kontan, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, pemerintah masih menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar, termasuk untuk membiayai kembali utang yang jatuh tempo. Selain itu, suku bunga global dan term premium (premi tambahan atas tenor atau jangka waktu utang) masih relatif tinggi.

Dengan sekitar 87% utang pemerintah berbentuk SBN, perubahan yield akan cukup cepat ditransmisikan ke biaya penerbitan utang baru dan secara bertahap meningkatkan beban bunga APBN 2027.

Meski demikian, Irman menilai kondisi tersebut belum menjadi persoalan solvabilitas pemerintah. Risiko utamanya justru terletak pada semakin sempitnya ruang fiskal.

"Ketika pembayaran bunga tumbuh lebih cepat daripada penerimaan, porsi anggaran yang tersedia untuk belanja produktif akan semakin terbatas," jelasnya.

Baca Juga: Utang Pemerintah Melonjak, Hampir Separuh Penerimaan Negara Habis untuk Bayar Utang

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan tambahan utang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk mengimbangi biaya pendanaannya.

Untuk 2027, Irman menyarankan pemerintah menerapkan strategi utang yang oportunistis, terdiversifikasi, dan berorientasi pada pengelolaan kewajiban (liability driven).

Pemerintah dapat melakukan front loading (penerbitan utang lebih awal) ketika kondisi pasar kondusif. Namun, pemerintah tidak perlu memaksakan penerbitan tenor panjang ketika term premium (premi tambahan atas tenor utang) sedang mahal.

Sebaliknya, Irman juga menegaskan, jika terlalu banyak mengandalkan tenor pendek demi mengejar kupon yang lebih rendah juga memiliki risiko karena dapat memperbesar kebutuhan refinancing (pembiayaan kembali) pada masa mendatang.

"Debt switching (pertukaran utang) dan buyback (pembelian kembali surat utang) dapat lebih aktif digunakan untuk meratakan profil jatuh tempo," kata Irman.

Lebih lanjut Irman menyebut diversifikasi sumber pembiayaan juga dinilai tetap penting. Pasar domestik dapat menjadi jangkar pembiayaan, sementara global bonds maupun instrumen dalam mata uang alternatif dapat digunakan secara selektif apabila total biaya pembiayaan setelah hedging (lindung nilai) lebih menarik.

Menurut Irman, tantangan pembiayaan pemerintah pada 2027 bukan sekadar mencari yield paling murah. Pemerintah juga perlu menekan biaya utang tanpa menciptakan risiko refinancing dan risiko nilai tukar baru.

Pada akhirnya, Irman menyebut cara paling efektif untuk menurunkan yield SBN adalah menjaga kredibilitas fiskal melalui defisit yang terkendali, penerimaan negara yang kuat, serta kualitas belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jika ketiga hal ini dipercaya pasar, risk premium (premi risiko) Indonesia dapat turun bahkan ketika suku bunga global masih relatif tinggi," pungkasnya.

Baca Juga: Utang Pemerintah Era Prabowo Bertambah Rp1.819 Triliun, Ekonom Soroti Risikonya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News