/2024/03/13/452749637.jpg "Kebijakan WFH dan Pembatasan BBM Berpotensi Menahan Laju Ekonomi Jika Tanpa Stimulus")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global khususnya di Timur Tengah. Mulai dari skema work from home (WFH), pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), hingga penghematan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp 204,4 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, hampir semua instrumen yang digunakan bersifat menahan, bukan mendorong. Kebijakan WFH misalnya, dinilai mengurangi mobilitas, sementara pembatasan BBM menekan konsumsi energi.
Baca Juga: PNS & PPPK Pemda WFH Setiap Jumat Mulai April 2026, Ini Aturan Resmi Mendagri
Selain itu, penghematan anggaran sebesar Rp 204,4 triliun dianggap menunjukkan penarikan belanja negara. Namun demikian, ia menilai belum terdapat instrumen yang secara aktif mampu mengisi kekosongan dari sisi permintaan.
“Sulit untuk tidak mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini terlihat agak berat sebelah,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai bahwa permasalahan utama terletak pada struktur ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi.
Menurutnya, ketika tekanan muncul dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah, lalu diperparah dengan pengetatan belanja pemerintah, kondisi tersebut dinilai sudah cukup untuk memperlambat laju ekonomi.
Tanpa adanya stimulus, menurutnya, tidak terdapat penyangga yang dapat menahan tekanan dalam sistem perekonomian.
Lebih lanjut, Yusuf menilai dampak yang muncul bukanlah krisis secara langsung, melainkan perlambatan yang terjadi secara bertahap namun meluas. Konsumsi rumah tangga cenderung menurun seiring meningkatnya biaya hidup tanpa diimbangi tambahan pendapatan.
Baca Juga: Alasan Tidak Dinaikkannya Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi pada Hari Ini
Di sisi lain, dunia usaha dinilai enggan melakukan ekspansi karena permintaan melemah sementara biaya meningkat. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha disebut cenderung mengambil langkah defensif, seperti menahan produksi, menunda rekrutmen, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekadar perlambatan biasa. Ada risiko efek berantai. Ketika konsumsi turun, omzet usaha turun, lalu pendapatan tenaga kerja ikut tertekan, dan konsumsi makin turun lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, penghematan anggaran Rp 204,4 triliun menjadi penentu. Sebab apabila hanya berhenti sebagai penghematan fiskal, dampaknya ke ekonomi justru negatif.
Akan tapi, apabila sebagian besar cepat dialirkan kembali ke ekonomi, misalnya lewat bansos yang lebih tebal atau dukungan ke sektor yang terpukul, itu bisa berfungsi sebagai stimulus terselubung.
“Jadi problem utamanya bukan sekadar tidak ada stimulus, tapi apakah uang yang dihemat itu diputar kembali atau tidak. Kalau tidak, kita sedang melakukan kontraksi fiskal di saat yang salah,” tandasnya.
Baca Juga: Resmi! Program MBG Dipangkas Menjadi 5 Hari Seminggu, Segini Anggaran yang Dihemat
Berikut sejumlah kebijakan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah:
- WFH dan efisiensi mobilitas: WFH tiap Jumat, pembatasan kendaraan dinas 50%, pengurangan perjalanan dinas (dalam negeri 50%, luar negeri 70%) hemat Rp 6,2 triliun (APBN) + potensi Rp 59 triliun (BBM masyarakat)
- Pembatasan dan efisiensi BBM: pembelian BBM dibatasi (maksimal 50 liter/kendaraan), dorongan hemat energi, penghematan energi fosil dan biodiesel Rp 48 triliun
- Refocusing anggaran K/L: pengalihan belanja non-prioritas ke belanja produktif, penghematan Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
- Optimalisasi program MBG: penyesuaian skema distribusi dengan penghematan Rp 20 triliun
Total penghematan: sekitar Rp 204,4 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
