KDKMP Bisa Masuk Sawit hingga Tambang, Ini Catatan Pengamat

Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perluasan cakupan bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mulai dari distribusi barang subsidi hingga potensi masuk ke sektor perkebunan sawit dan pertambangan, dinilai memiliki prospek ekonomi yang besar. 

Namun, pengembangan bisnis tersebut perlu diikuti dengan pembangunan ekosistem agar KDKMP tidak terus bergantung pada penugasan pemerintah.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sekaligus pengamat perkoperasian Suroto mengatakan, secara prinsip koperasi sebagai badan hukum usaha dapat bergerak di berbagai sektor bisnis. Menurutnya, koperasi juga harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan badan usaha lainnya.

Baca Juga: Kemenhut Tetapkan 174 Hutan Adat Seluas 368.877 Hektare hingga Juni 2026

"Pada prinsipnya, koperasi itu sebagai badan hukum usaha dapat bergerak di semua sektor bisnis apapun. Ini secara hukum mendapatkan jaminan karena seluruh badan hukum usaha dan termasuk koperasi itu harus diperlakukan setara, equal treatment," kata Suroto kepada Kontan, Senin (27/7/2026).

Menurut Suroto, prospek bisnis KDKMP cukup besar lantaran pemerintah memberikan stimulus awal berupa investasi gedung dan peralatan. Pemerintah juga berencana menjadikan KDKMP sebagai salah satu jalur distribusi barang subsidi dan bantuan pemerintah.

Dukungan tersebut, menurutnya, dapat memberikan pasar awal sekaligus menopang keberlangsungan bisnis KDKMP.

Selain itu, keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), terutama PT Agrinas Pangan Nusantara, dalam pembangunan infrastruktur manajemen dan digitalisasi dinilai dapat memperkuat bisnis KDKMP.

KDKMP juga diarahkan menjalankan fungsi offtaker atau menyerap produk masyarakat, mulai dari petani, peternak, petambak, nelayan, perajin hingga industri rumah tangga.

Suroto menghitung potensi perputaran bisnis yang dapat dijangkau KDKMP cukup besar. Ia merujuk Nota Keuangan 2026 yang mencatat anggaran subsidi energi sebesar Rp 210 triliun dan subsidi nonenergi Rp 108 triliun. Sementara anggaran perlindungan sosial disebut mencapai sekitar Rp 503 triliun.

Baca Juga: Relaksasi DHE SDA Kurangi Daya Tahan Devisa di Dalam Negeri

Dengan demikian, total nilai subsidi dan perlindungan sosial tersebut mencapai sekitar Rp 821 triliun.

"Jika ditambah lagi fungsi offtaker, atau penyerapan produk masyarakat dan juga layanan simpan pinjam dan lain-lain, maka nilainya bisa lebih dari Rp 1.000 triliun," ujar Suroto.

Prospek tersebut, lanjut dia, dapat semakin besar apabila KDKMP memperoleh kesempatan mengelola usaha di sektor pertambangan maupun perkebunan, termasuk sawit.

Namun, potensi ekonomi tersebut tidak serta-merta berarti seluruh nilai anggaran subsidi dan perlindungan sosial akan menjadi omzet KDKMP. Angka tersebut digunakan Suroto untuk menggambarkan besarnya potensi aktivitas ekonomi yang dapat dijangkau apabila KDKMP memperoleh peran dalam distribusi dan kegiatan usaha terkait.

Di tengah perluasan cakupan bisnis tersebut, muncul pula kekhawatiran KDKMP bakal bersinggungan dengan koperasi yang sudah lebih dahulu beroperasi, terutama Koperasi Unit Desa (KUD).

Suroto menilai keberadaan KDKMP semestinya tidak ditempatkan sebagai pesaing koperasi eksisting.

Menurutnya, KDKMP justru dapat mengambil posisi sebagai konsolidator berbagai usaha masyarakat yang telah berjalan di desa, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui KUD, koperasi simpan pinjam (KSP), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kehadiran KDKMP bukan mengoposisi, tapi mengkonsolidasi yang sudah ada dan mengakselerasi serta tingkatkan bargaining mereka di pasar," jelasnya.

Dengan skema tersebut, KDKMP diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar produk maupun usaha masyarakat desa di pasar, alih-alih mengambil pangsa bisnis koperasi yang sudah ada.

Suroto menilai pendekatan KDKMP yang mencakup desa dan kelurahan menempatkan wilayah tersebut sebagai basis utama pengembangan ekonomi masyarakat secara lebih terintegrasi.

Meski mendapatkan berbagai dukungan pemerintah, Suroto mengingatkan KDKMP tetap perlu diarahkan menjadi entitas usaha yang mandiri.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem koperasi sejak awal. Pengembangan kapasitas bisnis harus berjalan bersamaan dengan penguatan kapasitas organisasi.

"Agar usaha KDKMP dan koperasi itu dapat tumbuh mandiri maka upaya untuk membangun ekosistemnya perlu juga segera dibangun dari awal," katanya.

Salah satunya melalui pembentukan lembaga pendidikan koperasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai koperasi. Selain itu, diperlukan dukungan kelembagaan keuangan yang dapat mempercepat akses pembiayaan KDKMP.

Suroto juga mengusulkan pembentukan lembaga induk yang dapat mengonsolidasikan KDKMP di tingkat desa hingga nasional.

Lembaga tersebut dinilai diperlukan agar KDKMP mempunyai infrastruktur pendukung sendiri dan secara bertahap tidak lagi bergantung terhadap intervensi pemerintah.

Menurut Suroto, ekspansi koperasi ke berbagai sektor bukan hal baru. Ia mencontohkan koperasi di sejumlah negara yang telah masuk ke bisnis industri, energi, ritel hingga keuangan.

Karena itu, menurutnya, pengembangan KDKMP dapat mengambil pembelajaran dari model koperasi di negara lain, termasuk Mondragon di Spanyol, Zen-Noh di Jepang hingga NTUC FairPrice di Singapura.

"Di seluruh dunia, koperasi pada hakikatnya dapat mengembangkan bisnis di sektor apapun, termasuk tambang dan perkebunan," pungkas Suroto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News