Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
Namun, pada tahun 2006, MK memutuskan membatalkan UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Tapi Mahfud optimis bahwa UU KKR akan bisa dibuat kembali. Ia menyebut saat ini prosesnya sedang digodok oleh pemerintah.
“Memang tidak mudah karena masalah pelanggaran HAM selain rumit (di sisi) pembuktian juga ada masalah politis yang menyertai,” pungkasnya.
Baca Juga: Usai temui Amien Rais dan TP3, Mahfud MD: Pelanggaran HAM berat butuh bukti
Diketahui dari 12 kasus pelanggaran HAM berat, pemerintah melalui Kejaksaan Agung sedang memulai penyidikan pada peristiwa di Paniai, Papua yang terjadi tahun 2014.
Pada 3 Desember 2021 lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah membentuk tim penyidik untuk menangani perkara ini. Tim tersebut berisi 22 orang anggota jaksa senior yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat"
Penulis : Tatang Guritno
Editor : Diamanty Meiliana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
