Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023. Program Kartu Prakerja kini fokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja.
Berbeda dari tahun sebelumnya, kini program Kartu Prakerja kembali ke skema normal sebagaimana semestinya. Sebelumnya, dua tahun lalu, Kartu Prakerja dijalankan sebagai semi bansos.
Untuk mendukung implementasi program, Manajemen Pelaksana Program KartuPrakerja (MPPKP) mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia untuk ikut seleksi masuk dalam ekosistem Program Kartu. MPPKP membuka kesempatan bagi lembaga pelatihan baik yang pernah bergabung maupun yang belum.
"Semua lembaga pelatihan yang ada di skema semi bansos sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena standar yang sudah berbeda dalam skema normal di triwulan 1 2023. Jadi lembaga pendidikan yang lama harus re-submit lagi permohonan mereka untuk menjadi bagian ekosistem di skema yang baru ini," jelas Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kurniasih Suditomo, Kartu Prakerja dalam Media Gathering di Jakarta, Rabu (18/1).
Baca Juga: Ekonom Proyeksikan Target Kemiskinan pada 2022 Meleset, Ini Pemicunya
Kurniasih mengatakan, lembaga pelatihan dapat mengontak mitra platform digital Program Kartu Prakerja yakni SIAPKerja, BukaLapak, Tokopedia, Pintar, Kariermu dan Pijar Mahir untuk mengikuti proses seleksi.
Nantinya usai submit di platform digital tersebut, akan dilakukan validasi dokumen oleh platform digital yang tergabung dalam Kartu Prakerja. Jika proses kurasi tahap pertama lolos, lembaga pelatihan akan melalui kurasi lanjutan yang melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi.
Standar kualitas pelatihan pada tahun 2023 akan ditingkatkan dengan menggunakan lebih dari 90 indikator penilaian. Kemudian standar pemantauan pun meningkat dengan lebih dari 70 indikator, dibantu oleh tim pemantau independen.
"Setelah kelengkapan dokumen administrasi, setelah itu mereka akan diperiksa lagi oleh kampus-kampus menilai apakah si lembaga pelatihan ini kira-kira tepat atau tidak. Kemudian ada lagi asesor lain tim independen lainnya yang melihat. Jadi nanti keputusan apakah lembaga pelatihan itu bisa direkomendasikan atau tidak, tidak ada di PMO," ujarnya.
Namun ia mengingatkan, seperti telah berlangsung di skema semi bansos, pelatihan yang lolos asesmen dan sudah ditayangkan di platform digital tidak menjamin dipilih peserta. Maka Kurniasih mengatakan, lembaga pelatihan harus berkompetisi dalam kualitas dan harga dari program pelatihan yang ditawarkan.
Kurniasih mengatakan pihaknya masih belum dapat menyampaikan berapa target lembaga pelatihan yang dapat masuk ke ekosistem Prakerja. Sebelumnya dengan skema semi bansos ada sekitar 180 lebih lembaga pelatihan dengan 1.000 judul pelatihan di ekosistem Prakerja.
Kurniasih menyebut, dengan bergabung di ekosistem Prakerja keuntungan yang didapat lembaga pelatihan ialah menambah murid, memperluas pengalaman pelatihan. Dan utamanya adalah peningkatan standar.
Skema normal Program Kartu Prakerja tahun 2023 akan dimulai pada triwulan 1. Namun Kurniasih belum bisa membeberkan kapan tepatnya kapan gelombang 48 akan dibuka.
Demikian juga dengan berapa gelombang yang akan dibuka tahun ini. Kurniasih menegaskan saat ini semua itu sedang berproses.
Baca Juga: Ditanya Soal Keberlanjutan BSU Tahun 2023, Ini Jawaban Kemnaker
Tahun ini Pemerintah menargetkan 1 juta peserta Program Kartu Prakerja. Dimana untuk awal dialokasikan anggarannya ialah Rp 2,67 triliun untuk 595.000 orang. Dimana sisanya yakni 405.000 orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Dwina M. Putri, Head Kemitraan dan Program MPPKP menekankan, bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Hal ini merujuk pada riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain seperti laporan “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020.
“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” kata Dwina.
Dwina mengatakan, pada skema normal ini jenis pelatihan daring tidak lagi berupa video. Nantinya pelatihan daring akan difokuskan pada model webinar. Selain itu di skema normal ini Program Kartu Prakerja akan dilakukan secara daring dan luring.
Untuk daring akan digelar di seluruh Indonesia. Sedangkan luring akan digelar di 10 kota besar di Indonesia. Diantaranya di Medan, Pontianak, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Kupang, Makassar dan Jayapura.
Selain itu juga ada penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam. Untuk durasi ini Dwina menjelaskan tak lantas seharian dilakukan pelatihan selama 15 jam.
Adapun 15 jam tersebut ialah durasi minimal per judul pelatihan. Dimana perh arinya maksimal 3 jam untuk daring dan 8 jam untuk luring. Selain itu lembaga pelatihan dapat mengajukan lebih dari satu judul pelatihan.
"Jadi 15 jam minimum itu bisa dibagi per sesi, misal per sesi 40 menit. Jika per judul pelatihan misal 15 jam kan bisa berapa sesi itu," jelasnya.
Adapun untuk skema normal Program Kartu Prakerja ini besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 untuk mendukung biaya transportasi dan internet, insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
