Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah akan mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 ke DPR pada Kamis (2/6) mendatang. Rencananya Kamis (2/6) pemerintah akan menyerahkan draft RAPBN-P tersebut dalam sidang paripurna DPR.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam draft tersebut pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 2,5% dari produk domesti bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih lebar dibanding defisit anggaran dalam APBN 2016 yang sebesar 2,15% dari PDB.
"Penerimaan turun sesuai dengan penurunan PNBP. Belanja turun sebesar penurunan PNBP," kata Bambang, Selasa (31/5).
Kunta Wibawa Dasa Nugraha Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu mengatakan, pelebaran defisit anggaran tersebut terjadi karena penurunan penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara. Sayangnya, ia masih merahasiakan besaran penurunan anggaran tersebut.
Dalam APBN 2016, pemerintah mematok asumsi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, tingkat inflasi sebesar 4,7%, dan nilai tukar rupiah rata-rata Rp 13.900 per dollar AS.
Sementara itu, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5,5%, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$ 50 per barel, lifting minyak rata-rata 830.000 barel per hari, dan lifting gas rata-rata 1.155 ribu barel setara minyak.
Pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sementara target belanja negara dipatok sebesar Rp 2.095,7 triliun. Dengan defisit anggaran 2,15%, pemerintah menganggarkan pembiayaan tahun ini sebesar Rp 273,2 triliun.
Namun sebagai gambaran, sebelumnya Bambang pernah mengatakan bahwa pemerintah melihat prospek harga minyak mentah Indonesia tahun ini rata-rata sebesar US$ 40 per barel. Dengan penurunan harga tersebut, ia memperkirakan adanya shortfall penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas dan PNBP dengan total Rp 90 triliun.
Dari sisi belanja, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan pemotongan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 50,2 triliun. Dari sisi anggaran daerah, Bambang juga telah meminta kepada daerah untuk memotong anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 8,3 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, dengan perkiraan pelebaran defisit 2,5% dari PDB, pemerintah harus menambah pembiayaan hingga Rp 46 triliun. Namun menurutnya, pemerintah telah menyiapkan tambalan dana pelebaran defisit sebesar Rp 19 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu.
Sementara sisanya, yaitu Rp 26 triliun-Rp 27 triliun, kata Suahasil, sebagian besar bersumber dari penerbitan SBN. SBN menjadi andalan karena utang dari pinjaman luar negeri memiliki keterbatasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
