Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainudin Amali mengungkapkan DPR masih menunggu paparan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi.
“Apa yang mau dibahas, kan usulannya juga belum diajukan,” ujar Zainudin usai rapat dengar pendapat dengan BPH Migas, Senin, (6/12).
Anggota dewan dari fraksi Golkar tersebut menambahkan, usulan dari Kementerian ESDM baru akan dijadwalkan rapat dengan komisi VII pada Kamis pekan ini.
“Itu pun kalau pemerintah menyampaikan usulannya hari Kamis. Nanti baru kami putuskan apakah akan ditolak atau diterima,” kata Zainudin. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menambahkan, fraksinya tidak sepakat dengan rencana pembatasan BBM oleh pemerintah. Menurut Effendi, pembatasan tersebut melanggar hakikat subsidi.
“Jujur saja, pemerintah bilang saja ini kenaikan harga BBM, bukan pembatasan. Kalau menurut pemerintah, pembatasan adalah penghematan karena anggaran yang dihemat dialihkan untuk hal lain. Makanya, menurut saya rencana pembatasan adalah penghilangan subsidi secara paksa,” kata Effendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
