Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tak sejalan dengan usulan pemerintah membuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar dagang dan industri (Kadin) Bob Azzam. Menurutnya bilang proteksi terbaik untuk pekerja adalah dengan menciptakan pekerjaan.
Baca Juga: Menko Darmin Nasution sebut lima kebijakan ini jadi pilar transformasi ekonomi
"Proteksi terbaik untuk pekerja adalah create job dengan membangun iklim investasi yang kondusif," ujar Bob saat dihubungi oleh Kontan.co.id Sabtu, (11/8).
JKP dan JPS dianggap oleh pemerintah menjadi asuransi bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara yang dibutuhkan saat ini adalah asuransi bagi pekerja.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, pemerintah masih sulit turunkan ICOR
Oleh karena itu pelatihan dilakukan tidak setelah pekerja mengalami PHK. Tetapi pelatihan harus terus dilakukan kepada pekerja selagi masih bekerja.
"Memberikan pelatihan kepada pekerja selagi bekerja bukan setelah PHK," terang Bob.
Baca Juga: Simak 5 kebijakan yang menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi
Menjaga iklim usaha penting untuk menciptakan lapangan kerja. Pasalnya saat ini di Asia Tenggara, industri cenderung bergeser ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar karena iklim investasi yang lebih atraktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
