Reporter: Epung Saepudin | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Wakil Komite Tetap Kadin Bidang Fiskal dan Moneter Hariyadi Sukamdani menegaskan rencana pemisahan fungsi regulasi di Ditjen Pajak ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah sesuai dengan keinginan pengusaha.
Cuma, Hariyadi minta ke depan BKF tak cuma menyusun regulasi fiskal semata namun juga melakukan evaluasi peraturan yang sudah dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan perkembangan dunia usaha atau tidak. "Nantinya kita harapkan tidak menelurkan kebijakan saja, namun juga evaluasi,” tegasnya pada KONTAN, hari ini. Selama ini Ditjen Pajak cenderung berpikir bagaimana penerimaan negara saja tanpa banyak memperhatikan fungsi kebijakan fiskal untuk stimulus.
Jika nanti regulasi di tangan BKF, Hariyadi berharap fungsi stimulus ikut melekat tak cuma dalam anggaran saja. "Kita berharap dengan di BKF, dua fungsi bisa berjalan. Selama ini ke anggaran terus," tambahnya. Hariyadi juga menilai sangat janggal kalau tidak ada kebijakan stimulus fiskal, "Di negara lain. Pemerintah bersatu padu dengan dunia usaha".
Selama ini memang ada regulasi yang kurang bersahabat dengan dunia usaha dan kadang kala harus mengubah struktur anggaran perusahaan. Misalkan saja soal Peraturan menteri keuangan (PMK) tentang Bank Syariah. "Itu kan PMK ngawur. Itu kan transaksi biasa karena pola di Bank Syariah disebutkan untuk transaksi ada serah terima barang dan bagi hasil, kemudian jadi kena PPN," tandasnya.
Hariyadi juga mengeluhkan masalah kinerja Ditjen Pajak yang selalu menolak keberatan pengusaha soal hitungan pajak. Makanya, ia minta keberatan langsung saja ke pengadilan pajak tak mesti ke Ditjen Pajak dulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
