Reporter: Ragil Nugroho, Martina Prianti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Keuangan dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sepakat membentuk tim yang bertugas mengevaluasi kebijakan perpajakan, cukai, dan kepabeanan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dalam mengevaluasi sejumlah isu terkait perpajakan, cukai, dan kepabeanan, pemerintah memang perlu melibatkan pelaku usaha. "Baik yang strategis maupun yang sifatnya khusus dan operasional," ujarnya.
Para pengusaha pun sudah menyiapkan sejumlah agenda. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani mengatakan, Kadin sudah menginventarisir sejumlah persoalan yang akan dibahas dalam tim tersebut. Di antaranya, mengusulkan pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) dan penghapusan atas dividen sebagai pengembalian modal.
Kadin juga meminta pemerintah mengkaji Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 61/2009 yang mengatur penghindaran pajak berganda. "Karena praktiknya masih terjadi multitafsir," katanya.
Selain itu, Kadin juga mengusulkan adanya check and balances dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak Pajak. Nantinya, Haryadi menjelaskan, akan dibuat sebuah mekanisme eksaminasi atau pengkajian bila ada keberatan dari para wajib pajak.
Ketua Umum Kadin Adi Putra Taher menambahkan, tim juga akan membahas rencana pelimpahan wewenang membikin aturan perpajakan dan kepabenan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Menurut Haryadi, ada empat tujuan yang disasar tim tersebut. Pertama, meminimalisir peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-beda atas peraturan perpajakan Kedua, membangun kepercayaan antara wajib pajak dengan pemerintah. Ketiga, meningkatkan ketaatan wajib pajak. Keempat, menggenjot rasio perpajakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
