Reporter: Abdul Basith | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bisa segera beroperasi. Saat ini sertifikasi halal masih dapat dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Namun, jumlah LPH perlu ditambah untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Hal itu dibutuhkan bagi industri dan memperkuat ekspor Indonesia ke negara Timur Tengah dan OKI.
"Pasti kalau LPH sudah banyak, proses sertifikasi halal bisa cepat," ujar Ketua Kadin Komite Timur Tengah dan OKI, Mohammad Bawazeer saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (15/9).
Baca Juga: Siap dirikan 57 lembaga pemeriksa halal, BPJPH terganjal uji kompetensi
Bawazeer bilang hadirnya BPJPH memberikan peluang untuk munculnya LPH. Sebelumnya LPH hanya dilakukan oleh MUI, kini bisa dilakukan oleh organisasi dan institusi pendidikan.
Cepatnya proses sertifikasi halal diyakini bisa memperkuat ekspor. Pasalnya sertifikasi halal Indonesia diungkapkan Bawazeer merupakan salah satu yang memiliki tingkat penerimaan tinggi di negara Timur Tengah dan OKI. "Selama ini eksportir kita banyak sertifikasi di Malaysia, lebih cepat lebih responsif," terang Bawazeer.
Baca Juga: 2026, Singapura calon destinasi favorit di Asia
Oleh karena itu, Kadin mendorong agar pengoperasian LPH dapat segera dilakukan. Mengingat saat ini ekspor Indonesia ke negara Timur Tengah dan OKI pun menurun bahkan defisit.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), tahun 2018 Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan negara OKI sebesar US$ 1,87 miliar. Sementara tahun 2017 Indonesia masih surplus sebesar US$ 853 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
