kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.473.000   -10.000   -0,67%
  • USD/IDR 15.670   -45,00   -0,29%
  • IDX 7.480   -21,20   -0,28%
  • KOMPAS100 1.161   -5,21   -0,45%
  • LQ45 929   -2,36   -0,25%
  • ISSI 225   -0,74   -0,33%
  • IDX30 479   -0,78   -0,16%
  • IDXHIDIV20 577   -1,34   -0,23%
  • IDX80 132   -0,31   -0,24%
  • IDXV30 141   -0,06   -0,04%
  • IDXQ30 160   -0,35   -0,22%

Jusuf Kalla: Sistem Kurikulum Merdeka Belajar Tidak Cocok Diterapkan Secara Nasional


Kamis, 10 Oktober 2024 / 16:31 WIB
Jusuf Kalla: Sistem Kurikulum Merdeka Belajar Tidak Cocok Diterapkan Secara Nasional
ILUSTRASI. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia memberikan keterangan usai menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Rapat membahas tiga topik utama yang terkait masalah keorganisasian MUI, program kerja ke depan, dan tentang kondisi keuangan organisasi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, sistem kurikulum Merdeka Belajar tidak cocok diterapkan secara nasional di Indonesia.

"Saya bicara bahwa kurikulum merdeka tuh enggak cocok untuk secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas untuk sekolah, satu dua sekolah," kata JK saat menghadiri acara peluncuran buku di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Baca Juga: Pemimpin Digital & Teknologi: Kunci Sukses Pendidikan Masa Depan

Menurut dia, kurikulum merdeka belajar sulit diterapkan karena banyak daerah di Indonesia yang memiliki sekitar 40 murid dalam satu kelas yang ditangani oleh hanya satu guru.

JK lantas menyinggung kesejahteraan guru yang belum terjamin sehingga menurutnya mustahil guru tersebut mampu memerdekaan 40 orang anak didiknya.

"Tapi di daerah-daerah yang muridnya 40 orang satu kelas satu (guru) gajinya Rp5 juta. Bagaimana bisa kasih merdeka?" tuturnya.

JK pun menilai kurikulum itu tidak memberikan motivasi bagi para murid untuk berkompetisi karena meniadakan sistem pemeringkatan atau ranking.

Baca Juga: Daya Saing Indonesia Naik 7 Peringkat, Lampaui Malaysia, Jepang, Hingga Inggris

"Pendidikan harus reward and punishment (hadiah dan hukuman), kalau hanya semua reward (hadiah) tidak akan pernah tejadi disiplin. Semua naik kelas. Jadi belajar tidak belajar dia naik kelas," ucap dia.

Oleh karena itu, ia berpesan agar Menteri Pendidikan di era pemerintahan Prabowo Subianto kelak haruslah orang yang paham dengan dunia pendidikan.

Sebelumnya, ia menilai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tidak paham dunia pendidikan.

"Ya (harapannya Menteri Pendidikan) yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya, kalau memajukannya harus mengerti," ucap JK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "JK Sebut Kurikulum Merdeka Belajar Tidak Cocok Diterapkan Secara Nasional", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/15141861/jk-sebut-kurikulum-merdeka-belajar-tidak-cocok-diterapkan-secara-nasional.

Selanjutnya: Efek Pilkada Belum Terasa di Sektor Hotel, PHRI Ungkap Penyebabnya

Menarik Dibaca: 16 Provinsi Waspada Bencana, Simak Peringatan Dini Cuaca Besok (11/10) Hujan Deras

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×