Reporter: Choirun Nisa | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2017 tumbuh 5,01% secara year on year. Angka ini lebih rendah dari estimasi sebesar 5,08%.
Sedangkan, target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun sebesar 5,2%. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, pemerintah perlu melakukan sejumlah terobosan.
"Teknik debt swap, restrukturisasi utang, revaluasi aset, sekuritisasi aset, dan pelonggaran fiskal, pajak, dan moneter," ujar Rizal ketika dihubungi KONTAN pada Selasa (8/8).
Kelima cara ini, menurut Rizal Ramli, adalah cara paling efektif. Hasil keefektifannya tercermin dari keberhasilan era Presiden Gus Dur yang berhasil menumbuhkan ekonomi dan membuat utang pemerintah malah berkurang menggunakan empat dari lima cara tadi.
"Pemerintahan Gus Dur mampu mengurangi utang US$ 4,15 miliar untuk mengangkat perekonomian dari minus (-) 4,5% ke positif 4%," ujarnya mengutip tulisan Gede Sandra, Peneliti LSP (Lingkar Studi Perjuangan), di sebuah media online.
Ia menjelaskan, ketika teknik debt swap digunakan pada masa Gus Dur, pemerintah Indonesia mendapatkan pengurangan utang dari Eropa setelah berkomitmen untuk melakukan konservasi hutan di Indonesia. Hal ini mungkin dilakukan lagi oleh pemerintah Indonesia sekarang karena politisi Eropa pun kini sedang giat berkampanye pelestarian lingkungan hidup.
Kemudian, pemerintah dapat melakukan restrukturisasi utang seperti halnya ketika masa Gus Dur dibangunkan Jembatan Pasopati di Bandung dari pemerintah Kuwait secara cuma-cuma. Hal yang juga seharusnya dapat dilakukan di era pemerintahan sekarang.
"Jangan hanya fokus pada austerity (pemotongan/pengetatan) seperti pembayaran utang saja. Tidak ada pertumbuhan ekonomi jika belum memacu sektor-sektor unggulan yang kompetitif dan cepat menghasilkan devisa seperti pariwisata dan elektronik," jelas Rizal.
Menurutnya, pemerintah kini hanya memfokuskan makro ekonomi berputar pada inflasi dan APBN. Padahal banyak cara untuk memicu infrastruktur di luar APBN, seperti revaluasi aset, sekuritisasi aset, dan BOT/BOO untuk infrastruktur di Jawa. "Dengan revaluasi, pada 2016 aset BUMN naik Rp 800 triliun dan pajak Rp 32 triliun," katanya.
Sejak Oktober 2015 disahkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi V, pelaksanaan revaluasi aset masih parsial dan belum dilakukan seluruh BUMN. Dari 115 BUMN, ada 36 BUMN yang belum melakukan revaluasi aset, termasuk Pertamina.
Terakhir, Rizal menyarankan pelonggaran fiskal, pajak, dan moneter. Melihat pada negara lain yang lebih canggih, ketika ekonomi sedang menurun, mereka juga melonggarkan fiskal, pajak, dan moneternya. "Ketika ekonomi sudah membaik, baru penerimaan ketiga itu dikejar lagi," kata Rizal menerangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
