Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) Indonesia belum kunjung membaik. Per kuartal II-2019, CAD justru makin tinggi mencapai US$ 8,4 miliar atau setara 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adrianto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan kebijakan untuk mengurangi CAD.
“Tentu pemerintah terus mendorong penguatan ekspor dari sisi fiskal, termasuk melalui pembiayaan ekspor oleh LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia),” kata Adrianto, Selasa (13/8).
Baca Juga: BI memproyeksikan defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun 2,8% dari PDB
Peran LPEI, lanjut Adrianto, terutama untuk memenuhi potensi ekspor ke negara-negara pasar baru seperti Afrika. Peran LPEI penting lantaran ekspor ke negara non-tradisional secara komersial kurang feasible dan berisiko dalam pembiayaannya (default payment) serta memiliki tingkat risiko politik yang tinggi.
Di sisi impor, pemerintah juga membendung masuknya barang-barang yang dapat membuat industri dalam negeri sulit bersaing melalui penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD). Kebijakan fiskal ini diakui Adrianto memang bukan secara langsung menyasar ke perbaikan CAD.
Baca Juga: BI: PDB tumbuh rendah sebabkan pelebaran rasio CAD ke 3%
“Tapi ini untuk memberikan perlakuan adil dan perlindungan untuk industri di dalam negeri,” lanjutnya.
Baru-baru ini, Kemenkeu menerbitkan PMK terkait pengenaan BMAD terhadap impor sejumlah produk seperti spin drawn yarn (SDY) dari China, polyester staple fiber (PSF) dari India, Taiwan, dan China, serta memperpanjang BMAD hot rolled-plate dari China, Singapura, dan Ukraina.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, salah satu langkah efektif yang dapat diambil pemerintah untuk mendorong ekspor ialah dengan memperbanyak perjanjian dagang secara bilateral.
Baca Juga: Defisit transaksi berjalan membesar, ini empat faktor penyebabnya menurut Indef
“Misalnya dengan Amerika Serikat, saat ini strategi yang tepat itu melakukan perundingan secara bilateral, misi dagang untuk bisa mengekspor maupun mengimpor secara bilateral dengan pemerintah AS,” kata Perry akhir pekan lalu.
Perjanjian dagang secara bilateral, menurut Perry, merupakan strategi yang tepat di tengah eskalasi perang dagang yang semakin tidak pasti ini.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, persoalan defisit transaksi berjalan Indonesia tak bisa diselesaikan dalam sekejap. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah transformasi ekonomi agar efek kebijakan terasa secara bertahap dan berkelanjutan hingga jangka menengah panjang.
Baca Juga: Ini penyebab defisit transaksi berjalan melebar di kuartal kedua
Kelima pilar transformasi ekonomi tersebut yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta konfigurasi investasi.
“Kita sudah punya tax holiday untuk dorong investasi masuk. Kita sudah tetapkan destinasi wisata prioritas, kita juga sudah mulai hilirisasi sumber daya alam dengan smelter meski belum optimum, itu semua akan melahirkan devisa,” kata Darmin, Jumat (9/8) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
