Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, sejalan dengan meluasnya wabah virus Corona, maka tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan bertambah.
Bhima mengatakan, saat ini ada sebanyak 115 juta masyarakat rentan miskin di Indonesia. Golongan inilah yang ketika terkena bencana seperti Covid-19 akan rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Baca Juga: Anggaran subsidi pajak turun sebesar Rp 300 miliar tahun ini
"Ditambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja dirumahkan yang jumlahnya terus naik di atas 1,5 juta orang, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (14/4).
Selain didorong oleh PHK dan pekerja yang dirumahkan, saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menyasar pada kelompok miskin yang memang sebelumnya sudah masuk ke dalam data penduduk miskin.
Artinya, kelompok yang belum termasuk ke dalam bantuan akan menyumbang tambahan orang miskin baru.
Baca Juga: Sri Mulyani: Insentif perpajakan akan diperluas ke 11 sektor industri
Lonjakan penduduk miskin ini, kata Bhima, tidak akan terlihat secara signifikan pada data di bulan Maret. Namun, lonjakan ini baru akan terlihat pada semester 2 atau pada September 2020 mendatang.
Bhima memproyeksi, kisaran penduduk miskin per-September 2020 akan ada sebanyak 26-26,5 juta jiwa.
Untuk menekan angka kemiskinan yang terus tumbuh, Bhima menyarankan agar pemerintah dapat merombak kartu prakerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer kepada korban PHK.
"Bukan diberikan pelatihan online yang sama sekali tidak relevan di saat krisis Covid-19," paparnya.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah bisa fokus dalam membantu dunia usaha dengan memberikan insentif diskon tarif listrik dan penurunan harga gas industri. Hal ini dilakukan agar biaya produksi bisa turun, sehingga mencegah terjadinya PHK massal lanjutan.
Baca Juga: Bank tak wajib penuhi RIM, ini maksud Gubernur BI Perry Warjiyo
Mengenai kebijakan di dalam kartu prakerja, menurut Bhima beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah bisa disesuaikan dan dirombak kembali. Untuk bisa memberikan manfaat yang nyata di tengah masyarakat, akan lebih baik apabila anggaran tersebut bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat.
"Bisa dibayangkan biaya pelatihan online-nya sendiri Rp 5,6 triliun dan masuk ke kantong start-up provider pelatihan. Kalau uangnya langsung buat cash transfer lebih tepat sasaran," kata Bhima.
Sebagai informasi, berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2019 lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 24,79 juta jiwa, atau 9,22%.
Jumlah tersebut turun sebanyak 358,9 ribu jiwa, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019, yaitu sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
