Penulis: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
Disebutkan dalam pasal 10 PP tersebut, Rehabilitasi Hutan dilaksanakan oleh:
a. Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
b. Gubernur atau bupati/wali kota untuk taman Hutan raya sesuai dengan kewenangannya;
c. Pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan untuk rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pernanfaatan; dan
d. Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi.
Baca Juga: Kementan usulkan realokasi anggaran Rp 1,85 triliun untuk hadapi dampak virus corona
Selain itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; dan
b. Pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.
Yuliarto, Plt Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, PP itu merupakan revisi PP 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan.
