kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.870
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS609.032 -0,82%

Jokowi: Soft launching OSS pekan depan oleh Darmin Nasution

Jumat, 06 Juli 2018 / 19:33 WIB

Jokowi: Soft launching OSS pekan depan oleh Darmin Nasution
ILUSTRASI. Jokowi di Lombok NTB



Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem perizinan terintegrasi berbasis online yakni online single submission (OSS) sudah siap diluncurkan pemerintah pekan depan.

Adapun peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (10/7). "InsyaAllah, Selasa (10/7) akan soft launching oleh Menko Ekonomi. Coba jalan, baru saya masuk nanti," jelas dia di JCC Senayan, Jumat (6/7).


Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem perizinan yang terintegrasi dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga, nantinya Indonesia bisa berdaya siang dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu mempermudah sistem perizinannya.

Meski begitu, di sisi lain peluncuran OSS itu seakan ditentang oleh Komisi VI DPR. Pasalnya, berdasarkan rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu antara Komisi VI dan BKPM, para anggota legislatif itu sepakat untuk meminta kepada pemerintah agar PP No. 24/2018 dicabut.

Pasalnya, PP itu tidak sesuai dengan UU No. 25 tentang Penanaman Moda ldan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 5 ayat 2. Sekadar tahu saja, PP 24/2018 itu tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang merupakan landasan hukum untuk sistem OSS.

Tapi dari hasil rapat itu juga diberi catatan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan tidak dapat menyetujui keputusan Komisi VI DPR. Tapi lebih lanjut mengenai itu, Presiden enggan mengomentarinya lebih lanjut. "Tanya pak Menko saja," ujarnya singkat.

Namun begitu, Ketua Persiapan Pembangunan Online Single Submission Muwasiq M. Noor menganggap hal tersebut hanya merupakan bentuk salah komunikasi saja dengan DPR. Sebab, dalam PP tersebut jelas bahwa lembaga OSS itu nantinya akan di bawah BKPM.

"Memang paradigma mekanisme pengurusan izin saja yang berubah, dari awalnya manual, yang bikin investor mondar-mandir digantikan dengan online sehingga lebih memudahkan," jelas Muwasiq.

Ia pun memaklumi, jika di fase awal ada hal kecil yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan salah paham. Untuk itu, dirinya masih akan tetap untuk meluncurkan OSS.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Yudho Winarto

ONLINE SINGLE SUBMISSION

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0011 || diagnostic_api_kanan = 0.0489 || diagnostic_web = 0.2804

Close [X]
×