kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.729.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.723   4,00   0,02%
  • IDX 6.255   247,31   4,12%
  • KOMPAS100 831   37,01   4,66%
  • LQ45 625   27,23   4,56%
  • ISSI 213   7,03   3,41%
  • IDX30 354   15,20   4,48%
  • IDXHIDIV20 435   17,42   4,17%
  • IDX80 94   4,30   4,80%
  • IDXV30 116   2,90   2,56%
  • IDXQ30 114   4,59   4,21%

Jokowi minta penerima bansos rampung pekan ini


Senin, 04 Mei 2020 / 18:44 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2020). Syarifuddin dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Mahkamah Agung menggantikan Hatta Ali yang memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RI


Reporter: Abdul Basith | Editor: Pratama Guitarra

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat sudah harus menerima program bantuan sosial (bansos) pada pekan ini. Oleh karena itu, Pemerintah daerah (Pemda) baik Kabupaten/Kota diminta transparan soal data masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut.

"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Senin (4/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, transparansi data oleh daerah penting untuk menghindari pemberian bansos yang tumpang tindih.
Bahkan, Diperlukan juga hotline untuk pengaduan sehingga bisa mengetahui bila ada penyimpangan.

Baca Juga: Stafsus Menkeu Sri Mulyani: Bansos Covid-19 itu spesial, mencakup 60% penduduk miskin

"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan," terang Jokowi. Adapun jika ada masyarakat yang belum menerima bansos, Jokowi meminta kepala daerah memberikan solusi untuk bisa mendapatkan bansos.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengimbau seluruh perangkat desa menjunjung tinggi transparansi soal bansos, supaya pelaksanaannya tepat sasaran.

"Sebaiknya mengumumkan secara terbuka dan transparan siapa siapa penerima bantuan langsung tunai dana desa, siapa penerima PKH, bantuan pangan non tunai serta bansos-bansos yang lain," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×