Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhanan untuk membangun pelabuhan yang besar. Selain alasan efisiensi, pembangunan pelabuhan skala besar dapat menghindarkan konflik dengan masyarakat.
Menurut Jokowi, idealnya pelabuhan laut yang dibangun oleh BUMN sektor pelabuhan seluas 200 hektare (ha). "Kalau hanya bangun pelabuhan dan terminal peti kemas seluas 10 ha, hanya dipakai 2 tahun sampai 10 tahun. Kalau 200 ha, akan dipakai sampai 100 tahun," kata Jokowi, usai meresmikan revitalisasi alur pelayaran barat Surabaya dan terminal teluk Lamong, Jumat (22/5).
Jokowi bilang, jika ukuran pelabuhan dan terminal terlalu kecil, makan ke depannya akan sulit bila melakukan ekspansi. Terutama jika tanah sudah diduduki oleh masyarakat maka kecenderungannya akan sulit untuk dibebaskan. Dan bila dilakukan ganti rugi, biaya yang dibutuhkan akan tinggi.
Selain itu, Presiden juga mengimbau agar pembangunan pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri dan sumber pembangkit listrik.
Pemerintah sendiri terus melakukan pembangunan fasilitas pendukung program tol laut yang dijanjikan. Beberapa proyek pembangunan pelabuhan tersebut antara lain pelabuhan Kuala Tanjung, tanjung Priok, Makassar, serta Sorong pada bulan Juli mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
