Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang. Presiden juga memerintahkan kepada kedua menteri tersebut untuk mengidentifikasi secara menyeluruh aset negara di Hambalang yang bisa diselamatkan.
Pramono Anung, Sekretari Kabinet, Rabu (30/3) malam mengatakan, perintah tersebut diberikan dalam Rapat Terbatas tentang Proyek Hambalang kemarin. "Ini karena anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar, sampai hari ini Rp 536 miliar," katanya.
Proyek Hambalang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun menelan dana besar, proyek tersebut terbengkalai dan belum bisa digunakan.
Bukan hanya terbengkalai, proyek tersebut juga menyeret beberapa beberapa petinggi Partai Demokrat, seperti; Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan M. Nazaruddin ke penejara. Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2012 lalu, proyek tersebut memang sudah bermasalah.
Masalah itu, disebabkan oleh tidak jelasnya penerbitan sertifikat tanah. Meski demikian, proyek itu tetap berjalan. Bahkan Kementerian Pemuda dan Olah Raga malah memberikan uang kerohiman kepada penggarap tanah di lokasi proyek.
Selain itu, dalam rapat terbatas yang digelar Rabu kemarin, proyek tersebut juga tidak memiliki amdal. Proyek tersebut juga menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB). IMB proyek hanya diberikan untuk tiga lantai tapi proyek sudah terbangun enam lantai.
Atas permasalahan itulah, Presiden Jokowi kata Pramono, masih berhati-hati dalam mengambil putusan soal proyek Hambalang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
