Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022, konsumsi masyarakat atau belanja masyarakat dapat meningkat di tahun 2023.
Di mana dengan konsumsi masyarakat yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para kepala daerah utamanya Gubernur untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat.
"Kewajiban pada Gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2023, yang disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/2).
Baca Juga: Jaga Pertumbuhan di Atas 5% di Tengah Ketidakpastian Global, Berikut Strategi Menkeu
Ia menjelaskan, pada 2022 konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga berada diangka 4,93%. Kemudian di tahun 2023 diharapkan dapat meningkat menjadi 5,4%.
Jika konsumsi rumah tangga dapat ditingkatkan ke level tersebut, maka otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik. Maka Ia mewanti-wanti hal yang berkaitan dengan belanja masyarakat agar tidak ditahan.
"Hal yang berkaitan dengan belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan. Saya berikan contoh, hal kecil tapi sebenarnya besar, yaitu event seni dan olahraga. Itu adalah belanja masyarakat," jelasnya.
Tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 3.000 even olahraga dan seni. Kegiatan tersebut merupakan hal yang baik dalam mendorong konsumsi masyarakat hingga akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.
Maka Jokowi menitipkan kepada Kapolri dan para Gubernur dan Sekda agar perizinan event-event tersebut jangan dihambat. Upaya percepatan perizinan dilakukan untuk mendorong peningkatan belanja masyarakat. Pasalnya tahun lalu masih ada belanja masyarakat yang belum dimaksimalkan.
"Karena ini menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan Rp 690 triliun tadi. Biar itu keluar, dibelanjakan, ngga apa-apa untuk nonton konser, sepakbola, dia akan spending masyarakat itu. Belanja entah di warung, di PKL, belanja kaos untuk event olahraga," tuturnya.
Baca Juga: Dampak Kebijakan BI di Tengah Inflasi yang Melandai
Mantan Walikota Solo ini mengungkapkan, permasalahan yang ditemui penyelenggara kegiatan biasanya soal perizinan. Kecepatan perizinan untuk kegiatan ini sangat kurang. Dimana dua atau tiga hari sebelum waktu pelaksanaan kegiatan/event baru keluar.
Presiden telah memerintah kepada Kapolri bahwa perizinan kegiatan masyarakat seperti event olahraga dan seni minimal keluar sebulan sebelumnya.
Tak hanya Kepolisian, pemerintah daerah dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan perizinan kegiatan, Jokowi meminta agar mempercepat perizinan kegiatan yang masuk.
"Izin itu minimal sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa dua bulan sebelumnya bisa dikeluarkan. Sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acara dengan baik bukan dua hari sebelumnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan pada tahun 2022 belanja masyarakat yang ditahan dapat dilihat di bank. Yakni dengan melihat seberapa besar kenaikan tabungan masyarakat di perbankan.
Jokowi mengungkapkan, ada sekitar Rp690 triliun pada tahun 2022 dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan tersimpan di bank. Artinya masyarakat tahun lalu masih menunda melakukan belanja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya besarnya tabungan masyarakat di perbankan.
"Tahun 2022 ada angka Rp 690 triliun, dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya masyarakat ngerem. Tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, ke toko, ke mall belanja tidak, lebih baik disimpan di bank. Ini tidak boleh," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mendorong masyarakat agar belanja konsumsi bisa meningkat. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain kegiatan seni dan olahraga, Presiden juga meminta wisata desa untuk segera dibuka. Pariwisata di desa juga memiliki andil dalam meningkat konsumsi masyarakat.
Baca Juga: BI: Likuiditas Perbankan Masih Memadai untuk Mendorong Kredit
"Ini juga menyangkut belanja yang nanti menyangkut konsumsi masyarakat. Hati-hati mengenai ini, kelihatannya sepele tapi jangan sampai Rp690 triliun tetep ngendon ditabung di bank. Itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.
Ia meminta promosi wisata dan UMKM yang ada di desa-desa untuk ditingkatkan agar masyarakat datang. Sehingga masyarakat mau untuk membelanjakan uangnya yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat untuk sekarang ini, beda lagi. Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga kalau bisa justru naik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
