kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi minta dua perjanjian dagang, RCEP dan IEU-CEPA, rampung tahun depan


Rabu, 30 Oktober 2019 / 15:24 WIB
Jokowi minta dua perjanjian dagang, RCEP dan IEU-CEPA, rampung tahun depan
ILUSTRASI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Ma?ruf Amin sesaat sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).


Reporter: Abdul Basith | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dua perjanjian perdagangan skala besar dapat selesai akhir tahun 2020. Yakni, Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Regional (RCEP) dan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Indonesia Uni Eropa (IEU-CEPA).

Kedua perjanjian perdagangan tersebut akan menjadi pendorong bagi ekspor Indonesia. "Saya minta agar diselesaikan, dalam akhir tahun depan harus rampung," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (30/10).

Asal tahu saja, dua perjanjian perdagangan itu memiliki pasar yang besar untuk mengembangkan ekspor Indonesia. IEU-CEPA akan memberikan akses pasar produk Indonesia untuk negara di kawasan Uni Eropa.

Baca Juga: PR ekonomi menumpuk, Menko Airlangga belum gelar rakor

Sementara RCEP juga tidak kalah besar mengingat anggotanya merupakan negara ASEAN plus enam negara mitra. Yaitu, Australia, Selandia Baru, China, India, Korea Selatan dan Jepang.

Oleh karena itu Jokowi meminta fokus penyelesaian tersebut. Termasuk dengan membentuk tim perunding yang fokus dalam hal tersebut.

"Timnya disusun yang fixed, tidak ganti-ganti dan kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangan juga harus terus dikerjakan," terang Jokowi.

Selain dua perjanjian tersebut, Jokowi juga menggenjot pasar ekspor baru. Antara lain dengan melakukan perjanjian perdagangan bebas atau free trade area (FTA) dengan negara di kawasan Afrika.

Baca Juga: Menko Airlangga prioritaskan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan perbaikan CAD

Perjanjian dagang menjadi fokus utama bagi program dan kerja bidang ekonomi ke depan. Selain penyelesaian perjanjian dagang, Jokowi juga mendorong perbaikan regulasi yang menghambat atau omnibus law.

Rencana omnibus law telah dibahas pada kabinet sebelumnya. Oleh karena itu Jokowi meminta agar saling berkoordonasi untuk menyelesaikan hal tersebut.

Fokus ketiga berkaitan dengan transformasi industrialisasi. Termasuk dengan mendorong ekspor bernilai tambah.

"Dari yang sebelumnya kita ekspor bahan mentah baik nikel, bauksit, alumina, batubara, satu persatu harus kita tata agar kita mengekspor dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa ke barang jadi," jelas Jokowi.

Selain itu Jokowi juga mendorong insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri pedesaan. Hal itu akan memeberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.

Baca Juga: Lima produk ekspor Indonesia berhasil mendapatkan kembali fasilitas GSP dari AS

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×