Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pelaksanaan empat langkah pengentasan kemiskinan berlangsung secara terpadu oleh seluruh instansi terkait. Tujuannya, agar potensi kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan lewat sejumlah kebijakan dan program pemerintah.
Presiden Joko Widodo mengatakan, peningkatan angka kemiskinan penyebabnya karena pertumbuhan ekonomi yang melambat. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara terintegasi agar bisa dapat berdampak positif.
"Saya ingin agar semua kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan betul-betul dijalankan secara terintegrasi antar kementerian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta serta Perum Bulog," kata Jokowi dalam ketika membuka rapat terbatas tentang program penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, Rabu (16/3).
Adapun empat hal tersebut yakni, pertama, upaya stabilisasi harga pangan. Kestabilan harga pangan khususnya beras harus menjadi perhatian utama seluruh sektor terkait. "Harga pangan yang tidak stabil dapat menghilang semua dampak positif terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah," kata Presiden.
Kedua, program pengentasan kemiskinan seperti kartu Indonesia sehat (KIS), kartu keluarga sejahtera (KKS), dan kartu Indonesia pintar (KIP). Jokowi meminta, distribusi kartu sakti tersebut tetap sasaran dan bisa selesai April mendatang.
Ketiga, penyaluran Dana Desa ke seluruh wilayah juga juga harus bermanfaat yang diarahkan untuk program padat karya. "Sehingga, akan ada kenaikan daya beli rakyat di desa," kata dia.
Terakhir, program kredit usaha rakyat (KUR). Menurut Presiden, program KUR yang memberikan keringan bunga sebesar 9%, saat ini sudah baik penyalurannya kepada pengusaha kecil.
Jokowi menambahkan, langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu membantu pemantauan maupun pengawasannya. "Saya ingin tegaskan terintegrasi dan terpadu, dengan menggunakan data-data sudah yang terverifikasi dan tervalidasi, semua program yang berkaitan dengan bantuan juga harus tepat sasaran," kata dia.
Sejumlah pejabat yang turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Desa Marwan Jafar, serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
