Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Pemerintah akan mengubah pola penganggaran pelaksanaan proyek-proyek bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin. Yakni, dari semua dikelola oleh banyak sektor menjadi terpusat hanya di satu kementerian.
Tujuannya agar proyek-proyek peningkatan taraf hidup masyrakat bisa tepat sasaran dan berjalan efektif sekaligus menjadi langkah pemerintah melakukan efisiensi. Rencananya, perubahan tersebut akan dilakukan mulai tahun anggaran 2017 mendatang.
"Agar program efektif. Nanti, pada 2017 jangan ada kemeneterian melakukan program yang sama dengan uang yang kecil," kata Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) usai mengikuti rapat pleno tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/2).
Sofyan mencontohkan, saat ini untuk program bedah rumah rakyat masih dialokasikan penggangarannya di 16 kementerian. Padahal, proyek tersebut tidak besar hanya untuk beberapa rumah untuk masing-masing kementerian.
Menurut dia, seharusnya kalau proyek tersebut disatukan dalam program di suatu kementerian tentu akan lebih efektif dan tidak banyak ongkos yang dikeluarkan.
"Sesuai dengan arahan presiden, kami akan mengubah nomenklatur anggaran. Anggaran untuk peningkatan atau macan-macam apa namanya itu akan kami hapus, solusinya akan dibuat program yang lebih jelas," jelas Sofyan.
Muhammad Yazid
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
