Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Belum ada perubahan berarti terkait pembangunan proyek raksasa ibukota, yakni Mass Rapid Transit (MRT). Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (J bokowi) mengklaim telah mendapat 'lampu hijau' dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa untuk memberi beban lebih besar kepada pemerintah. Nah, pada pekan ini, Jokowi telah mengajukan surat tertulis kepada Hatta perihal permohonan tersebut.
"Saya sudah kirim surat, tapi sejauh ini belum ada balasan. Di dalam surat, kami tidak meminta 70:30 (beban investasi 70% Pemerintah Pusat dan 30% Pemprov DKI), melainkan 60:40. Angka ini turun dari permintaan awal," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (28/12).
Meski telah mengajukan angka kepada Menko Perekonomian, namun mantan walikota Solo itu belum menghitung besaran harga tiket dengan pola beban investasi tersebut. "Nanti saya hitung, sekalian kalau sudah jelas hitungan investasinya," kata Jokowi.
Asal tahu saja, saat ini Pemprov DKI menanggung beban pembiayaan 58% sementara Pemerintah pusat 42%. Jokowi menilai, dengan beban sebesar itu, Pemprov DKI bakal kesulitan harus menanggung biaya pembangunan dan subsidi tiket sekaligus.
Dengan pola yang ada saat ini, diperkirakan harga tiket mencapai Rp 38.000 per penumpang. Jika ingin menjual dengan tiket Rp 10.000 per penumpang, itu berarti Pemprov harus mensubsidi Rp 28.000 per penumpang. "Tidak logis," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Proyek MRT ini sendiri menggunakan uang pinjaman dari Japan Investment Cooperation Agency (JICA) senilai 12 miliar yen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
