Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Nasib dua megaproyek antikemacetan, mass rapid transit (MRT) dan monorail kemungkinan besar belum ada kejelasan hingga akhir tahun ini.
Rapat yang sedianya membahas proyek itu antara pemerintah pusat yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur DKI Jokowi batal digelar. Meski begitu, pemerintah memberi lampu hijau bakal menanggung porsi yang lebih besar dalam pembiayaan MRT.
"Intinya, beliau (Hatta) memberikan lampu hijau tapi berapa persentasenya biar beliau yang tentukan," ungkap Jokowi, biasa disapa mantan Walikota Solo itu, akhir pekan lalu. Menurut Jokowi, Hatta urung datang lantaran terjebak kemacetan di Bandara Soekarno Hatta usai menghadiri acara di Lampung.
Hatta, kata Jokowi, cuma menelepon tapi menjanjikan bakal mengakomodasi usulan pembiayaan MRT. Hatta juga meminta Jokowi mengirim surat tertulis. "Mungkin Senin (24/12) suratnya dikirim," katanya.
Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Lucky Eko, mengakui masih ada peluang bagi DKI mengalihkan beban investasi lebih besar ke pusat. "Celah itu selalu ada," sebutnya. Menurut Lucky, usulan mengalihkan beban pembiayaan MRT baru disampaikan Jokowi secara lisan. Tapi, ia enggan mengomentari pengakuan Jokowi yang sudah mendapat lampu hijau dari Hatta.
Asal tahu saja, Jokowi meminta pemerintah menggunakan skema cost sharing pembangunan MRT sebesar 70% ditanggung oleh pusat dan 30% ditanggung daerah. Sebelumnya, berdasarkan keputusan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 42% beban biaya pinjaman ditanggung pusat lewat hibah dan 58% harus ditanggung Pemprov DKI. Jokowi menganggap skema itu terlalu memberatkan karena harus menyubsidi tiket MRT agar murah.
Proyek ini dibiayai dengan pinjaman Japan Investment Cooperation Agency (JICA) senilai ¥ 12 miliar. Nah, setelah mendapat telepon dari Hatta, Jokowi akhirnya bersedia menurunkan cost sharing yang diajukan menjadi 60:40. Adhi Karya mundur Bila MRT masih terganjal skema pembiayaan, monorail justru dihadapkan pada polemik pihak mana yang bakal menggarap. Padahal, Jokowi berjanji pada Desember ini sudah ada kejelasan nasib proyek yang mangkrak itu.
Yang terkini, Konsorsium Adhi Karya memutuskan mundur. Sebelumnya, Adhi Karya tergabung dalam Konsorsium Jakarta Monorail (JM), tapi hengkang gara-gara proyek tersebut terhenti di tengah jalan. Pada Jumat (21/12), Adhi Karya mengirim surat kepada Jokowi yang isinya menolak bergabung dengan JM dan memilih mengundurkan diri bisa dipaksakan bergabung.Otomatis, yang tersisa tinggal konsorsium JM.
Tapi, Jokowi belum mau memutuskan JM sebagai pelaksana proyek angkutan massal itu. Dalihnya, perlu kajian ulang menyangkut jalur, aspek hukum, dan kelayakan konsep lama bila dilanjutkan. "Intinya saya memberi lampu hijau kepada monorail ini bisa jalan. Bukan Jakarta Monorail, tapi monorelnya," tegasnya.
Juru Bicara PT Jakarta Monorail, Bovananto mengaku, menerima banyak masukan dari Jokowi. JM diminta oleh orang nomor satu di Ibukota itu berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait terutama soal integrasi penumpang agar kelak bisa dilihat suatu angka yang realistis. Tak cuma itu, ada usulan memakai produk lokal meski tidak menyebut spesifik. Bovananto bilang, dari awal memang sudah menawarkan kombinasi produk lokal dalam pengadaan monorail.
"Tentunya tidak akan 100%. Tapi, dalam beberapa hal akan ada beberapa komponen campuran," terangnya. Mengenai jalur monorail, ia menambahkan, bakal ada modifikasi dan terintegrasi dengan MRT. "Intinya, berangkat dari yang sudah ada," imbuh Bovana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
