Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menjelang 100 hari masa pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dinilai belum ada kebijakan-kebijakan yang bersifat tepat sasaran. Baik dari Jokowi-JK secara langsung maupun melalui menteri-menterinya.
PAra Relawan Jokowi pun berharap, dari hasil evaluasi 100 hari masa kerjanya ini, Jokowi mereshuffle para menterinya yang tidak memiliki skema tepat. "Tidak ada kebijakan menteri-menteri yang bersifat antisipatif dan responsif," kata Relawan Jokowi Ferdinand Hutahaean dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Ferdinand dua menteri yang santer akan di resuffe adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. "Infonya, Sudirman dan Rini akan di reshuffle. Semoga hal itu benar. Karena keduanya saya kira tidak memiliki skema dalam perencanaan tata kelola migas kita yang sedang krisis ini," ujarnya.
Ia menegaskan, semua kebijakan yang dilakukan menteri-menterinya ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam visi misi Jokowi.
"Maka dari itu penting untuk dilakukan reshuffle kepada para menteri yang neolib itu. Daripada melengserkan Jokowi, lebih tepat melengserkan menteri-menterinya yang neolib itu. Karena terlalu mahal harganya jika melengserkan Jokowi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch itu.
Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta menyatakan bahwa carut-marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuk. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.
Carut-marut itu sangat terasa ketika awal penyusunan kabinet yang sangat kental dengan bagi-bagi jabatan dan penunjukan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan, mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah dan tim Reformasi Tata kelola Migas.
"Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Pengamat AEPI Salamuddin Daeng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
