kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi cek dadakan penggunaan BPJS Kesehatan di RSUD Lampung


Jumat, 15 November 2019 / 14:06 WIB
Jokowi cek dadakan penggunaan BPJS Kesehatan di RSUD Lampung
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi)


Reporter: Abdul Basith | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat ini (15/11), melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk meresmikan jalan tol Trans Sumatra. Disela kunjungannya, Jokowi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung.

Jokowi mengecek penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit tersebut. Setelah menanyai sejumlah pasien, Jokowi mendapat informasi bahwa mayoritas merupakan pengguna BPJS.

"Saya cek tadi hampir 90% lebih memakai BPJS," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Jumat (15/11).

Baca Juga: Kemenkeu terbitkan perubahan aturan terkait iuran BPJS Kesehatan

Dari pengecekan tersebut, Jokowi juga mendapat informasi mengenai jenis kepesertaan. Ia bilang pasien yang menggunakan BPJS mayoritas merupakan peserta mandiri.

Peserta mandiri adalah peserta yang melakukan pembayaran secara mandiri. Sementara ada peserta penerima bantuan iuran (PBI) pembayarannya dibantu pemerintah.

Asal tahu saja data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta PBI yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta.

Total terdapat lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan yang merupakan PBI. Angka tersebut kurang lebih 60% dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708.

Melihat angka tersebut Jokowi bilang terdapat kesalahan pengelolaan oleh BPJS Kesehatan sehingga menimbulkan defisit. Salah satu masalah pengelolaan adalah mengenai macetnya pembayaran iuran BPJS.

Baca Juga: BPJS Kesehatan nunggak, keuangan rumah sakit terganggu

"Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," jelas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×