Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penegakan korupsi diimbangi dengan keberanian pejabat menjalankan amanah. Sebab, jika tidak dampak penegakan korupsi hanya akan membuat perekonomian negara terganggu.
Dalam konferensi nasional pemberantasan korupsi (KNPK) tahun 2014, JK menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat takut pejabat untuk berbuat korupsi. Namun di sisi lain, ketakutan itu menyebabkan para pejabat ragu-ragu dalam membuat keputusan.
Ia mencontohkan sejumlah direktur jenderal (Dirjen) di kementerian mengeluhkan, aktivitas pemerintahan menjadi lebih lambat. Sebab, prosedurnya menjadi lebih berbelit. "Gubernur-gubernur, menteri dan dirjen menjadi takut untuk berbuat, sehingga (pekerjaan) melambat," ujar JK, Selasa (2/12) di Jakarta.
Lebih lambatnya pekerjaan dan operasional pemerintahan berdampak terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi turun atau rendah. Oleh karenanya, menurut JK pemberantasan korupsi harus bisa menyelamatkan uang negara, serta tetap mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi.
JK berharap, dalam upaya pemberantasan korupsi maka kebijakan atau diskresi tidak menjadi bagian dari pemeriksaan atau tuntutan. Jika kebijakan jadi bagian dari kejahatan, maka tidak akan ada lagi orang yang memiliki kewenangan mau mengambil keputusan.
Jika sebagian besar pejabat tidak mau mengambil kebijakan, maka negara tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Dampaknya, negara dan masyarakat akan mengalami kesulitan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
