Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Praktik pungutan liar masih marak di Indonesia. Kasus teranyar yang berhasil diendus beberapa waktu lalu adalah pungutan liar yang terjadi di Jembatan Timbang Subah, Batang, Jawa Tengah.
Tidak tanggung- tanggung, praktik pungutan liar tersebut langsung dipergoki langsung oleh orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Saat melakukan inspeksi mendadak seusai melaksanakan tugas kedinasan di Banyumas, Cilacap dan Tegal, berhasil memergoki praktik pungutan liar yang terjadi di jembatan tersebut.
Tidak ingin praktik pungutan liar tersebut terus berlangsung, pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan perbaikan. Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan mengatakan, perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menjalankan sistem pengawasan online.
Dengan sistem pengawasan ini, Bambang bilang, nantinya baik pihak pemerintah propinsi maupun pusat akan bisa secara langsung melihat semua praktik kecurangan yang dilakukan oleh petugas dilapangan. "Pilot project sistem ini sudah dilaksanakan di Jawa Timur dan berhasil, makanya akan kami segera gunakan," kata Bambang di Jakarta Senin (5/5).
Bambang menjelaskan, selain terkoneksi langsung dengan sistem di pemerintah pusat dan propinsi, sistem online ini nantinya juga akan terhubung dengan tempat pengujian KIR kendaraan di setiap dinas.
Koneksi ini dilakukan agar nantinya setiap kendaraan bisa langsung dikenai sanksi penolakan perpanjangan KIR bila mereka terbukti melakukan pelanggaran.
Selain pengawasan online, Bambang mengatakan, pemerintah juga akan memasang perangkat weight in motion atau jembatan timbang berjalan. Pemasangan ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengemudi, termasuk ketika mereka mau menghindari jembatan timbang.
"Kami akan letakkan ditempat tertentu, ketika ada yang overload langsung kami akan tindak," katanya.
Suroyo Alimoeso, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menambahkan selain melakukan pengawasan online pemerintah pusat juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja para kepala dinas.
Untuk melaksanakan pengawasan tersebut pihaknya akan menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi, seperti; Kementerian Pekerjaan Umum, dan kepolisian.
"Kami mau melihat bener tidak mereka dalam manjalankan fungsinya," kata Suroyo.
Sementara itu Andre Silalahi, Ketua Departemen Moda Angkutan Batang DPP Organda meminta agar selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga dimintanya untuk memperbaiki dan memperjelas aturan.
"Misal untuk peraturan daerah, jangan sampai tumpang tindih di Jawa Tengah boleh overload, tapi di Jawa Timur tidak," kata Andre.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
