Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang telah terbentuk akan terus berjalan meski nantinya akan ada pergantian pemerintah.
Sebab, adanya KDEKS yang telah terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah di daerah.
Oleh karena itu, seyogianya, keberadaan KDEKS dapat terus menjaga dan meningkatkan potensi ekonomi syariah, terlepas dari siapapun kepala pemerintah daerah dan kepala negara yang menjabat.
“Ke depan, tentu (KDEKS) akan terus berjalan, ya. Motor penggeraknya nanti KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dengan berdasarkan berbagai undang-undang, karena sistem ekonomi nasional kita sudah menganut dua sistem, ada yang konvensional, ada yang syariah,” jelas Ma'ruf usai pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (4/8).
Baca Juga: Konsumsi Ngegas, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diramal Terungkit
Menurut Ma'ruf, meskipun pada 2024 mendatang pemerintah pusat dan daerah akan mengalami perubahan, program-program KDEKS yang bersinergi dengan KNEKS dapat tetap berjalan. Karena Indonesia telah memiliki berbagai peraturan serta lembaga non pemerintah yang menjamin penyelenggaraan ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya yakin bahwa ke depan, walaupun berganti pemerintahan, karena sudah ada undang-undang dan sudah ada kelembagaannya, dan sudah ada lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat," tutur Ma'ruf.
Adapun lembaga masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi syariah seperti MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia). Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti DSN (Dewan Syariah Nasional).
"Ini semua merupakan suatu ekosistem yang sudah terbangun,” imbuhnya.
Secara lebih rinci, Wapres mengatakan bahwa ia akan meminta KNEKS untuk berkoordinasi dengan KDEKS di berbagai wilayah. Hal itu agar program KDEKS dapat disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing.
“Untuk itu, nanti mungkin tidak lama lagi, saya sudah bicara dengan pihak KNEKS yang sekretarisnya Bu Menkeu, akan ada rapat-rapat koordinasi antara KNEKS pusat dan KDEKS untuk menggerakkan di masing-masing daerah, supaya mereka bergerak sesuai potensi yang dimiliki daerah itu,” pungkas Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
