Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik tahun ini, setelah 2 tahun sebelumnya tertahan karena angka pandemi Covid-19 masih tinggi. Diperkirakan jumlah masyarakat yang mudik akan lebih dari 80 juta orang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sektor usaha seperti industri makanan minuman, pakaian jadi, perdagangan eceran, jasa transportasi, infokom dan perhotelan dan restoran akan tumbuh sekitar 10%-15% dibanding bulan biasa. Perkiraan tersebut setelah mempertimbangkan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April.
“Rata-rata (sektor usaha) hanya tumbuh 10%-15% dibanding bulan biasa, kecuali sektor pariwisata yang tumbuhnya bisa lebih tinggi karena sebelumnya masyarakat sudah menahan diri sekarang dilonggarkan mudiknya,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin(11/4).
Menurutnya, jika kenaikan tarif PPN tidak diterapkan saat Ramadan, maka sektor usaha akan lebih meningkat. Hal ini karena, kenaikan tarif PPN meski hanya1% , tapi dampaknya luas ke daya beli, mengingat PPN ditanggung oleh konsumen.
Baca Juga: Ini Intisari 14 Aturan Turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Bhima mengatakan, sektor tersebut setidaknya akan berkontribusi lebih dari 33% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama kuartal II 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan berkisar 4%-5% year on year (yoy) pada kuartal II 2022.
“Memang dibanding tahun lalu bisa sampai 7% karena faktor low base effect, jadi tahun ini bisa tumbuh positif di atas 4% sebenarnya cukup tinggi,” jelasnya.
Kemudian, Bhima juga memperkirakan uang beredar akan naik menjadi Rp 250 triliun saat mudik lebaran nanti. Hal ini menggambarkan adanya pemulihan ekonomi karena naiknya harga komoditas ekspor dan pelonggaran mobilitas, yang pada Ramadhan-Idul Fitri 2021 belum terjadi.
Selain itu, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pun dilakukan secara penuh, sehingga akan ada dorongan konsumsi rumah tangga yang lebih besar khususnya di segmen menengah ke atas.
Akan tapi, tantangan juga lebih kompleks. Hal ini karena kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pangan dan energi turut melemahkan konsumsi kelas menengah dan bawah.
Baca Juga: Ini Intisari 14 Aturan Turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Terutama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, naiknya harga avtur serta tarif toll yang naik membuat biaya perjalanan selama mudik lebaran akan lebih mahal.
Tantangan lainnya, masyarakat kelas menengah bawah mulai kurangi konsumsi barang-barang tertentu yang sifatnya sekunder maupun tersier sebagai respon naiknya BBM, harga pangan, dan tarif PPN.
“Ada yang menahan konsumsi, ada juga yang mengalihkan pembelian ke barang atau jasa yang lebih terjangkau, ada juga yang mengalihkan pembelian ke barang atau jasa yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Baca Juga: Inflasi Konsumen Tahunan Turki di Bulan Maret Tembus Rekor Tertinggi 20 Tahun
Ia mencontohkan, misalnya saat mudik, biasanya penjualan kendaraan bermotor naik, tapi karena ada kekhawatiran, masyarakat lebih memilih transportasi umum ketimbang mobil pribadi karena penyesuaian harga BBM pertamax.
Ia menyarankan, agar masyarakat mengatur pengeluaran lebih ketat khususnya penggunaan dana THR sehingga tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak krusial, mencari pendapatan tambahan atau sampingan dengan berjualan online misalnya.
Kemudian menyisakan uang untuk berinvestasi sehingga hasil investasi bisa menyelamatkan aset dari inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
