Reporter: Merlinda Riska |
JAKARTA. Pantas saja banyak yang mengeluh distribusi barang tersendat akibat jalan rusak. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sampai saat ini masih terdapat sekitar 3.800 kilometer (km) jalan nasional yang kondisinya rusak parah.
Kerusakan jalan nasional itu kira-kira setara dengan 10% dari seluruh panjang jalan nasional di Indonesia yang mencapai 38.500 km. Menurut Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, tingkat kerusakan terparah ada di jalan nasional wilayah III yakni mencapai 17,72% dari total panjang jalan.
Wilayah III ini meliputi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kerusakan jalan nasional di wilayah I (Aceh hingga Lampung) sekitar 11,84%. Jalan rusak di wilayah II (Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara) mencapai 7,97%.
Pemerintah berniat fokus memperbaiki jalan rusak itu. Kementerian PU menargetkan pada tahun 2014, tingkat kerusakan jalan nasional hanya tinggal 6%. Khusus untuk tahun ini, Djoko Murjanto menargetkan, tingkat kerusakan jalan nasional akan berkurang sebesar 0,5% dari saat ini.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak. Sumber dana perbaikan jalan rusak ini berasal dari alokasi sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2011.
Nah, pemerintah akan mengutamakan perbaikan jalan nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yakni di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Maklum, wilayah tersebut memerlukan peningkatan ketersediaan jalan yang memadai terutama menuju pelabuhan agar arus transportasi dan distribusi antar pulau lebih efisien. "Khusus di KTI, anggaran perbaikannya sebesar Rp 3 triliun," ujar Djoko.
Selain untuk perbaikan jalan nasional, pemerintah juga menyiapkan dana untuk membuka isolasi sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat via jalur darat. Selama ini wilayah itu harus ditempuh dengan menggunakan pesawat. "Dampaknya harga-harga kebutuhan dan bahan bangunan melambung," imbuhnya.
Pemerintah juga mengalokasikan dana pembangunan jalan nasional di perbatasan Kalimantan. Proyek ini bertujuan melancarkan distribusi di wilayah perbatasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
