Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba mengajak pemerintah Arab Saudi berinvestasi ke Indonesia. Dana investasi itu akan disalurkan melalui proyek - proyek yang akan dikelola oleh lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF).
Langkah Menkeu Sri Mulyani menawarkan proyek investasi dalam kerangka SWF ke Arab Saudi lantaran beberapa negara yang jadi sumber utama investasi Indonesia yakni Amerika Serikat, dan China sedang lesu darah. Sementara investasi dari Jepang masih cukup stabil.
"Salah satu hasil survei menunjukkan bahwa dalam beberapa periode terakhir, investasi dari Amerika Serikat, China mengalami penurunan. Sementara dari Jepang relatif stabil. Pada sisi lain, invetasi dari Arab Saudi meningkat cukup signifikan. Kondisi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan investasi Arab Saudi ke Indonesia," kata menkeu dalam pernyataan tertulis Senin (24/2).
Baca Juga: Pemerintah akan bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk tampung investasi
Investasi Arab Saudi dapat juga disalurkan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) yang saat ini sedang dibentuk oleh Indonesia untuk penyediaan pembiayaan bagi pembangunan ibukota negara baru di Kalimatan Timur dan atau proyek di Aceh.
SWF akan dibentuk sebagai badan penyatuan dana investasi untuk mengelola investasi langsung yang bertujuan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia melalui investasi domestik.
Baca Juga: Pemerintah Mengincar Investasi Minimal US$ 20 Miliar Melalui Sovereign Wealth Funds
Sri Mulyani mengklaim Menteri Keuangan Arab Saudi menyepakati sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan tersebut. Adapun pembentukan SWF itu harus menunggu penyelesaian pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah masuk ke DPR.
Dalam pertemuan dengan Menkeu Arab Saudi Mohammed Al - Jadaan, Sri Mulyani memberikan pandangan tentang pentingnya pembahasan isu perpajakan internasional. Sebab di era konomi digital banyak tantangan baru di sektor perpajakan internasional dimana perusahaan bisa memperoleh pendapatan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut.
Baca Juga: Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adil
"Ini menimbulkan permasalahan perpajakan apabila tidak ada kesepakatan bersama. Indonesia sangat mendukung hasil kerja OECD dan Kerangka Kerja Inklusif (Inclusif Framework) dalam merumuskan arsitektur sistem pajak internasional pada abad ke-21," katanya
Berdasarkan Kerangka Kerja Inklusif itu mencakup dua pilar, yaitu Pilar pertama yang dirancang untuk mengatasi ketegangan global terkait dengan perpajakan digitalisasi ekonomi. Pilar kedua, Global Anti Base Erosion (GloBe) yang bertujuan untuk mengatasi masalah BEPS yang tersisa.
Baca Juga: OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?
Pada kesempatan itu Menkeu juga membiarakan upaya penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi sektor pariwisata. Sebab sektor ini merupakan sektor potensial yang dapat diperkuat bagi kedua negara.
Saat ini, turis dari Indonesia merupakan yang terbesar di Arab Saudi, dalam skema ibadah umrah. Pesatnya kunjungan turis Indonesia untuk beribadah umrah ini mengingat kuota haji yang terbatas dan masa tunggu haji yang lama hingga belasan tahun.
Baca Juga: Negara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
