ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappena Suharso Monoarfa (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parleme
Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaa (RAPBN) 2021.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 ini akan menjadi dasar pemerintah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang akan disampaikan kepada DPR dalam bentuk nota keuangan RAPBN 2021 pada pertengahan Agustus 2020 mendatang.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro:
- Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) 4,5 – 5,5
- Inflasi (%) 2,0 – 4,0
- Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) 13.700 – 14.900
- Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 6,29 – 8,29
Target Pembangunan:
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)7,7 – 9,1
- Tingkat Kemiskinan (%) 9,2 – 9,7
- Gini Rasio (indeks) 0,377 – 0,379
- IPM (indeks) 72,78 – 72,95
Indikator Pembangunan:
- Nilai Tukar Petani (NTP) 102 – 104
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102 – 104
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini melalui akun instagramnya yang diunggah pada Selasa (23/6) malam.
"Saya bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala Badan Pusat Statistik mendiskusikan hal ini bersama Komisi XI DPR RI. Diskusi sangat produktif pada saat pembahasan Asumsi Dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan RAPBN 2021 sebagai bagian dari proses merumuskan RAPBN 2021 (Senin, 22 Juni 2020)," kata Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Menkeu dengan melihat proyeksi pertumbuhan negatif di kuartal II-2020 yang sebentar lagi berakhir, Pemerintah akan fokus pada langkah-langkah mitigasi perlambatan ekonomi secara lebih mendalam dan upaya pemulihan ekonomi di kuartal III-2020 maupun dan kuartal IV-2020.
Karena itu dengan berbagai kolaborasi, Menkeu berharap pertumbuhan kuartal III dapat terjaga agar tidak menyentuh level negatif. Dengan demikian pada kuartal IV pun pertumbuhan akan sedikit naik di kisaran 1% – 3,4%.
Proyeksi ini lanjut Menkeu, sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah. Khususnya belanja perlindungan sosial dan insentif dunia usaha yang sudah mulai dirasakan. Selain itu juga berbagai program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga sudah mulai jalan.
