Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengakui transformasi empat BUMN menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bukan perkara mudah. Setidaknya ada beberapa alasan yang disebutkan Patrialis yang membuat transformasi itu sulit dilakukan.
Pertama, Patrialis bilang sumber uang keempat BUMN tersebut bukan dana negara yang dengan mudah dialihkan. " Itu ada uang masyarakat. Kami nggak bisa dong mengambil alih uang masyarakat," ujar Patrialis seusai sidang Paripurna, Jumat (22/7).
Menurut Patrialis, hal tersebut berbeda dengan program khusus yang dikelola negara seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat. Menurutnya, dana program dikelola negara sehingga bisa diambil alih.
Persoalan kedua, dia bilang, keempat BUMN adalah perseroan terbatas yang tidak bisa dilikuidasi seenaknya. Keempat BUMN yakni PT Askes, Taspen, Jamsostek dan Asabari tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan UU BUMN. "Dia (BUMN) harus mengalami suatu proses terlebih dahulu sebelum likuidasi jadi tidak mudah berkenaan dengan transformasi itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Patrialis juga memperkirakan uang rakyat yang ada dalam empat BUMN itu mencapai Rp 190 triliun. Di mana uang itu berupa surat berharga dan deposito-deposito masyarakat. Makanya, ia meminta agar masyarakat tidak terburu-buru karena semuanya butuh proses.
"Sekarang kalau masyarakat komplain keuanganya karena dipindahkan ke tempat lain terus mereka nanti sama-sama ingin mengambil uangnya. Nanti apa yang terjadi? Ini Rp 190 triliun. Ini tidak mudah. Bagaimana nanti semua bank dikejar untuk ambil uangnya," ucapnya.
Namun, tambah Patrialis, pada prinsipnya pemerintah sudah setuju jika semua lima jaminan sosialakan ditampung dalam BPJS. Tapi, untuk melakukan transformasi itu butuh waktu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
