kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.160   40,00   0,25%
  • IDX 7.057   73,30   1,05%
  • KOMPAS100 1.054   14,06   1,35%
  • LQ45 829   12,02   1,47%
  • ISSI 214   1,30   0,61%
  • IDX30 423   6,54   1,57%
  • IDXHIDIV20 509   7,28   1,45%
  • IDX80 120   1,60   1,35%
  • IDXV30 125   0,51   0,41%
  • IDXQ30 141   1,89   1,36%

Wapres jadi koordinator, Pansus DPR optimis RUU BPJS tuntas


Jumat, 22 Juli 2011 / 12:12 WIB
Wapres jadi koordinator, Pansus DPR optimis RUU BPJS tuntas
ILUSTRASI. Sejumlah pekerja memproduksi masker kain Standar Nasional Indonesia (SNI). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab optimis pembahasan RUU BPJS akan tuntas dalam satu masa sidang. Apalagi, sambungnya, saat ini Pansus hanya tinggal membahas 60 daftar inventaris masalah (DIM).

Selain itu Nizar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah mengamanatkan Wakil Presiden Boedinono sebagai kordinator pembahasan RUU BPJS. "Itu kekuatan terbesar, tadinya menteri keuangan. Dalam pengambilan kebijakan tersebut maka akan diperoleh cepat kesepakatan. Jadi saya optimis," ujar Nizar sebelum memulai sidang Paripurna, Jumat (22/7).

Nizar mengklaim pemerintah sudah setuju dengan adanya transformasi empat BUMN. Dia mengatakan transformasi keempat perusahaan plat merah itu akan dilakukan secara bertahap. "Rumah BPJS akan terjadi dua tahun lagi. Dalam rumah itu nanti akan langsung jalan Jamkesmas," jelasnya.

Bagi dia peleburan atau transformasi empat BUMN itu bukanlah hal yang gampang. Misalnya, pemerintah harus siap infrasktruktur, dan perubahan badan hukumnya dari badan hukum persero nirlaba menjadi badan hukum publik. "Proses waktu yang panjang dan harus berhati-hati," katanya.

Berbeda dengan Wakil Ketua Pansus Surya Chandra Surapaty. Dia mengatakan, transformasi keempat BUMN itu tidaklah terlalu sulit. Pasalnya, dia mengatakan, BPJS hanya akan mengikuti infrastruktur empat BUMN yang sudah ada.

Sebaliknya, jika BPJS membuat badan baru, dia mengatakan akan lama prosesnya. "Sebenarnya pemerintah takut dilakukan audit forensik terhadap empat BUMN yang kisaran asetnya senilai Rp 190 triliun," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×