kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Wapres jadi koordinator, Pansus DPR optimis RUU BPJS tuntas


Jumat, 22 Juli 2011 / 12:12 WIB
ILUSTRASI. Sejumlah pekerja memproduksi masker kain Standar Nasional Indonesia (SNI). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab optimis pembahasan RUU BPJS akan tuntas dalam satu masa sidang. Apalagi, sambungnya, saat ini Pansus hanya tinggal membahas 60 daftar inventaris masalah (DIM).

Selain itu Nizar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah mengamanatkan Wakil Presiden Boedinono sebagai kordinator pembahasan RUU BPJS. "Itu kekuatan terbesar, tadinya menteri keuangan. Dalam pengambilan kebijakan tersebut maka akan diperoleh cepat kesepakatan. Jadi saya optimis," ujar Nizar sebelum memulai sidang Paripurna, Jumat (22/7).

Nizar mengklaim pemerintah sudah setuju dengan adanya transformasi empat BUMN. Dia mengatakan transformasi keempat perusahaan plat merah itu akan dilakukan secara bertahap. "Rumah BPJS akan terjadi dua tahun lagi. Dalam rumah itu nanti akan langsung jalan Jamkesmas," jelasnya.

Bagi dia peleburan atau transformasi empat BUMN itu bukanlah hal yang gampang. Misalnya, pemerintah harus siap infrasktruktur, dan perubahan badan hukumnya dari badan hukum persero nirlaba menjadi badan hukum publik. "Proses waktu yang panjang dan harus berhati-hati," katanya.

Berbeda dengan Wakil Ketua Pansus Surya Chandra Surapaty. Dia mengatakan, transformasi keempat BUMN itu tidaklah terlalu sulit. Pasalnya, dia mengatakan, BPJS hanya akan mengikuti infrastruktur empat BUMN yang sudah ada.

Sebaliknya, jika BPJS membuat badan baru, dia mengatakan akan lama prosesnya. "Sebenarnya pemerintah takut dilakukan audit forensik terhadap empat BUMN yang kisaran asetnya senilai Rp 190 triliun," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×