Ini Usulan Tambahan Anggaran 30 Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Tak Semua Disetujui

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak akan mengabulkan seluruh usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp 984 triliun. Pemerintah akan melakukan seleksi terhadap berbagai permintaan tambahan belanja dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan target menjaga defisit APBN tetap sehat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebagian usulan tambahan anggaran akan disetujui, namun tidak seluruh permintaan akan dipenuhi.

"Ada yang disetujui, tapi nggak semua," ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah tidak mengakomodasi seluruh permintaan tambahan anggaran karena harus menjaga agar defisit APBN tetap berada dalam target. Pasalnya, DPR dan pemerintah menyepakati target defisit APBN 2027 berada pada kisaran 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah diproyeksikan berada pada rentang 40,31% hingga 40,64% terhadap PDB.

Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara dirancang secara produktif dan efisien dengan kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal.

Adapun keputusan final terkait besaran tambahan anggaran tersebut, kata Purbaya, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah melaporkan hasil pembahasan kebutuhan tambahan anggaran K/L kepada Presiden. "Kami sudah laporkan ke presiden, tinggal tunggu pesan presiden aja," katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima kompilasi kebutuhan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 yang disampaikan melalui mitra kerja masing-masing komisi di DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, total usulan tambahan belanja K/L untuk 2027 mencapai Rp984 triliun dari pagu rancangan belanja K/L sebesar Rp1.389,94 triliun.

Apabila seluruh usulan tersebut disetujui, total anggaran belanja K/L pada 2027 berpotensi mencapai Rp2.373,94 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan target belanja K/L tahun 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.

"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," ujar Said dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Said menegaskan, keputusan akhir terkait tambahan anggaran K/L berada di tangan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Pemerintah akan menyampaikan rancangan final belanja negara dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.

Kemenhan, Kementerian PU, dan Polri Ajukan Tambahan Terbesar

Berdasarkan penelusuran KONTAN, lebih dari 30 kementerian/lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Kementerian Pertahanan menjadi instansi dengan usulan tambahan terbesar, yakni sebesar Rp 195 triliun. Jika disetujui, total anggaran Kemenhan tahun 2027 akan mencapai sekitar Rp 334 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 121,34 triliun. Dengan pagu indikatif awal sebesar Rp98,47 triliun, total kebutuhan anggaran Kementerian PU apabila seluruh usulan dikabulkan mencapai sekitar Rp219,81 triliun.

Polri juga mengajukan tambahan anggaran besar, yakni sebesar Rp 66,18 triliun. Jika disetujui, anggaran Polri tahun 2027 akan meningkat dari pagu awal Rp118 triliun menjadi sekitar Rp184,18 triliun.

Pemerintah kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo terkait berapa besar tambahan anggaran yang akan disetujui sebelum menetapkan alokasi final dalam RAPBN 2027.

Berdasarkan hasil rapat kerja antara kementerian/lembaga (K/L) dan mitra kerjanya di DPR RI, KONTAN merangkum sejumlah K/L yang mengusulkan tambahan anggaran dalam pembahasan RAPBN 2027