Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Keinginan calon presiden terpilih Joko Widodo untuk mengembangkan tol laut di Indonesia tidak akan mudah direalisasikan. Sejumlah akademisi dan pakar maritim, ahli teknologi dan bahkan pejabat pun memperkirakan bahwa Jokowi akan mendapatkan rintangan besar untuk mewujudkan mimpinya tersebut.
Pakar Maritim Indonesia Hasyim Djalal misalnya. Dia mengatakan ada beberapa tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi- Jusuf Kalla untuk mewujudkan mimpi mereka. Salah satunya, soal anggaran baik yang diperlukan untuk pengembangan perhubungan laut maupun pertahanan laut.
Hasyim mengatakan, mengembangkan mengembangkan sektor kelautan membutuhkan anggaran besar. Dan bila melihat kondisi anggaran yang ada saat ini sulit. "Anggaran pertahanan laut kita tidak pernah lebih dari 1%, ini lebih kecil dari Singapura, dan kalau dibanding Amerika, di sana untuk satu tahun di kita bisa untuk 177 tahun," katanya, Selasa (19/8).
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Ridwan Djamaluddin menambahkan, selain sisi anggaran, Jokowi juga akan mendapatkan tantangan besar dari kondisi pelabuhan di dalam negeri. Dia menambahkan walaupun dari sisi jumlah, pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun dari sisi kesiapan minim.
Menurutnya saat ini baru beberapa pelabuhan saja yang siap dengan konsep tol laut yang diusung oleh Jokowi. Beberapa pelabuhan tersebut adalah pelabuhan yang masuk dalam kategori besar.
Tantangan lain datang dari peta pelayaran. Ridwan bilang bahwa sampai saat ini Indonesia belum punya peta alur laut yang jelas dan bisa digunakan untuk menopang keselamatan dunia pelayaran di dalam negeri. "Semua negara sudah pakai sistem digital dan bisa di zoom in zoom out, kita belum ada padahal ini syarat yang diperlukan," katanya. Untuk itulah diperlukan perangkat lunak dan teknologi untuk menunjang konsep tol laut.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, salah satu tantangan di bidang teknologi ini datang dari penerapan sistem inaport.
Menurutnya sampai saat ini pihaknya belum juga berhasil menerapkan penggunaan sistem inaport di empat pelabuhan besar di Indonesia, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makasar. Padahal, rencananya sistem tersebut mulai diberlakukan di empat pelabuhan Juni lalu.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Akbar Faisal mengakui tantangan untuk mewujudkan tol laut memang besar. Apalagi di tengah ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sektor kelautan yang sampai saat ini masih terbatas.
Oleh karena itulah, melalui Tim Transisi Jokowi- JK akan menjaring semua masukan yang datang kepada mereka untuk pengembangan konsep tersebut. "Kami juga sedang membuat simulasi untuk melaksanakan konsep tersebut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
