kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini tanggapan Kadin dan Indef terkait paket kebijakan ekonomi jilid XVI


Jumat, 16 November 2018 / 20:04 WIB
Ini tanggapan Kadin dan Indef terkait paket kebijakan ekonomi jilid XVI
ILUSTRASI. Rosan Roeslani, Ketua Kadin


Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BATAM. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghadapi neraca dagang dan transaksi yang masih defisit. Untuk itu pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani menjelaskan dari 16 kebijakan yang telah dirilis pemerintah punya dampak jangka pendek, menengah dan panjang. Nah kebijakan XVI yang baru diterbitkan ini menurutnya lebih ke arah jangka pendek dan jangka menengah untuk menghadapi masalah neraca dagang dan transaksi yang defisit.

"Kebijakan ini baik tetapi sebenarnya untuk mengembalikan defisit transaksi berjalan atau (CAD) butuh perencanaan lebih matang dan mesti ditelusuri ujung masalahnya apa," kata Rosan di sela-selaa acara Kadin di Kepulauan Riau, Rabu (16/10).

Menurutnya salah satu yang bisa diupayakan yakni dari segi industri. Selama ini ekonomi Indonesia lebih banyak mengandalkan sektor komoditas. Menurutnya selain komoditas sebaiknya dari sektor industri manufaktur juga bisa digenjot produktivitasnya. "Industri olahan ini perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia kita juga perlu ditingkatkan," katanya

Namun Rosan berharap pembaharuan kebijakan ini dapat menarik investasi masuk. Hal ini agar ekonomi terus meningkat dan kondisi nilai tukar tetap stabil. Serta dari segi perijinan usaha semakin terukur dan regulasi lebih jelas.

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan selama ini masalah utama dari paket kebijakan berasal dari implementasi di lapangan. 

"Bila mau pemerintah mau jujur selama pemerintah mengeluarkan paket kebijakan berapa pengusaha yang dapat tax holiday dan tax allowance. Begitu pengusaha mau komitmen investasi prosesnya lama dan ada perusahaan di kawasan KEK yang masih juga belum dapat insentif," kata Enny, Rabu (16/11).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×