Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sementara itu, Loto bilang untuk menutup defisit anggaran tahun 2020, pemerintah mengatur strategi lewat alternatif instrumen surat utang baik lewat SUN, Surat Berharga Negara (SBN) instrument valas atau rupiah, SBN ritel atau non-ritel.
Baca Juga: Berikut sektor saham yang bakal diuntungkan di masa Kabinet Kerja jilid II
Sayangnya, Loto belum bisa memaparkan volume obligasi pemerintah di tahun 2020. Yang jelas, sampai produk SUN selesai ditawarkan pihaknya akan melakukan evaluasi termasuk dari masukan mitra distribusi.
“Kami akan rumuskan untuk tahun depan setelah nanti di awal November, kami akan bentuk investor gathering untuk hal tersebut,” kata Loto.
Di sisi lain, dalam tren yield yang melandai memiliki dampak positif terhadap negara. Sehingga pembayaran utang pemerintah akan semakin tipis.
Akan tetapi, Loto menerangkan investor sampai saat ini akan melihat alternatif investasi yang lain di tengah gejolak global. Dia berharap investasi yang masuk ke Indonesia bukan hanya obligasi pemerintah atau portofolio lainnya, melainkan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).
Ada sejumlah upaya pemerintah dalam menerbitkan surat utang. Salah satunya, DJPPR akan melakukan kajian menggunakan kualitas data base investor yang telah terkumpul secara online. Dari sana pemerintah bisa mengetahui tren investor latar belakang apa saja, mitra distribusi mana yang akan paling laris.
Baca Juga: Mitra Keluarga (MIKA) batasi kontribusi pendapatan dari pasien BPJS hanya 40%
Loto mengaku sampai dengan penerbital SBN seri terakhir, investor milenial paling banyak, bahkan mencapai 50% dari total investor. Untuk itu pihaknya akan mengoptimalisasi penerbitan SBN ritel.
Upaya tersebut tertuang dalam rencana perluasan distributor SBN ke e-commerce di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Loto bilang, PMK tersebut masih dalam proses drafting. Jika tidak ada arah melintang, e-commerce akan resmi menjadi distributor pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.
