Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara yang masih rendah menjadi sorotan dua lembaga pemeringkat surat utang internasional, yakni Fitch Ratings dan Moody's terhadap Indonesia. Meski demikian, pemerintah optimistis penerimaan negara akan meningkat sejalan dengan reformasi pajak yang dijalankan pemerintah.
Beberapa waktu lalu, tim dari Fitch mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Usai kunjungan itu, Darmin bilang Fitch banyak menanyakan soal penerimaan, selain soal iklim investasi dan reformasi struktural.
Sementara Moody's menilai penerimaan negara dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif rendah dibanding negara-negara besar di Asia Tenggara dan dibanding India. Moody's juga menilai, pemangkasan belanja negara akibat rendahnya penerimaan dan batasan defisit anggaran menjadi sentimen negatif.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah berkomitmen dan tengah menjalankan reformasi penerimaan pajak sejak beberapa waktu lalu. Hal ini lanjut dia, diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak secara bertahap dan akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Tim reformasi pajak memiliki agenda perbaikan empat pilar, yaitu sumber daya manusia (SDM), proses bisnis, teknologi informasi, dan regulasi. Reformasi pajak terus dijalankan pemerintah, diawali oleh tax amnesty," kata Suahasil kepada Kontan.co.id, Jumat (24/11).
Di sisi lain, meski pemerintah telah dua kali melakukan pemangkasan anggaran sebagai konsekuensi masih rendahnya penerimaan pajak, Suahasil yakin hal tersebut tidak memberikan sentimen negatif. Sebab, sumber utama pertumbuhan pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
"Saat ini investasi dan ekspor sudah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada saatnya, proses multiplier akan mendorong konsumsi juga dan akan menjadi sumber pertumbuhan tahun depan," tambahnya.
Pemerintah tak ambil pusing dengan penilaian dua lembaga internasional itu. Sebab kata Suahasil, keduanya pasti memiliki hitungan tersendiri. Pemerintah lanjut dia, memastikan reformasi ekonomi yang dilakukan, tetap berlanjut. "Biar saja. Yang penting reformasi ekonomi Indonesia di jalur yang benar," ujar dia.
Untuk diketahui, dua lembaga tersebut telah memberikan outlook positif untuk peringkat utang Indonesia dari yang sebelumnya stabil. Peningkatan outlook itu menjadi sinyal bahwa keduanya tak butuh waktu lama untuk menaikkan peringkat surat utang Indonesia lebih tinggi lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
