Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, realokasi anggaran belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang porsinya paling banyak dipangkas adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah yang masih akan berfokus pada penanggulangan dampak wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Baca Juga: Kepala BKF Kemenkeu prediksi puncak wabah corona di kuartal II bisa meleset
"Berbagai proyek yang sedang berjalan itu menjadi prioritas kedua di tahun ini. Namun, proyek itu bukan hanya berhenti karena menjadi second priority, tapi karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini akan cukup menghambat efektivitas dari proyek-proyek tersebut," ujar Febrio di dalam telekonferensi daring, Senin (20/4).
Febrio menjelaskan, pemangkasan belanja Kementerian PUPR dilakukan karena mempertimbangkan banyaknya proyek yang saat ini tidak bisa berjalan. Baik karena dijadikan prioritas kedua, ataupun karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan.
Kemudian, kata Febrio, realokasi anggaran di K/L ini terjadi sebanyak dua kali. Pemotongan pertama, merupakan pemotongan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2020) ke Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
Baca Juga: Stimulus untuk UMKM akan dirilis dalam beberapa hari ke depan
"Kedua, saat ini pun pemerintah secara terus-menerus sedang melakukan penyisiran dari budget mana lagi yang bisa dipangkas. Jadi kami benar-benar mengantisipasi dampaknya akan cukup berat, pemerintah harus siap untuk melakukan pengetatan ikat pinggang," kata Febrio.
Berdasarkan pemaparan, pemerintah menghemat budget sebanyak Rp 190 triliun dari pemangkasan belanja negara. Di mana Rp 95,7 triliun berasal dari penghematan belanja K/L, serta Rp 94,2 triliun berasal dari penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Baca Juga: Dana stimulus Rp 405,1 triliun untuk tangani dampak corona belum cukup
Sementara itu, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 54,6 triliun yang berasal dari realokasi belanja. Adapun beberapa anggaran yang direalokasi dan dihemat oleh pemerintah adalah belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non-operasional, serta belanja barang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
